Fraksi Golkar : Tidak Ada Pergantian Posisi JAK Sebelum Ada SK Mendagri

0

Manado – Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Rasky Mokodompit angkat bicara terkait belum adanya keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal usulan pemberhentian Legislator Sulut James Arthur Kojongian (JAK) dari pimpinan DPRD Sulut yang diputuskan Badan Kehormatan (BK) dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurutnya sejak awal proses tersebut berjalan, Fraksi Golkar sangat menghormati proses yang ada.

Dikatakannya terkait pergantian pimpinan seperti yang diputuskan lewat rapat paripurna tersebut Partai Golkar belum bisa melaksanakan proses tersebut sehingga sampai saat ini Partai Golkar masih tetap menugaskan JAK di kursi Wakil ketua.

” Sampai saat ini sikap kami sebelum ada SK Mendagri, masih memberi tugas kepada saudara JAK sebagai wakil ketua DPRD, itu sikap partai dan
sampai hari ini Fraksi Golkar masih menunggu keputusan dari Mendagri terkait keputusan Badan Kehormatan dalam rapat paripurna waktu lalu, ” tegas legislator Dapil Bolmong Raya kepada wartawan, Kamis,(10/6/21).

Lanjut Rasky, Fraksi Golkar juga akan mempertanyakan secara resmi ke Sekretariat Dewan tindak lanjut proses usulan tersebut mengingat keputusan pemberhentian JAK telah berjalan kurang lebih empat bulan lamanya.

” Setelah beberapa bulan ini kami menunggu keputusan Mendagri mungkin kita akan mempertanyakan secara resmi ke Sekretariat Dewan terkait tindak lanjut dari proses tersebut. ” tandasnya.

Penegasan senada disampaikan anggota Fraksi Golkar Winsulangi Salindeho yang ikut menyentil proses usulan yang telah memakan waktu berbulan – bulan Padahal dalam ketentuan hanya berlangsung paling lama dua minggu.

” Kenyataannya sudah empat bulan ini belum ada keputusan dan itu bagi kita sangat merugikan Golkar.” ujarnya.

Diungkapkannya dalam rapat internal Fraksi, telah sepakat mengambil sikap untuk menyampaikan kembali ke pimpinan dewan menanyakan sampai dimana proses tersebut.

” Dari sisi politik kita sangat dirugikan bayangkan di Fraksi kita ada pimpinan dewan dinonaktifkan, kalau to misalnya dari Kemendagri alasannya bahwa hukum beracara dalam kode etik itu belum ada maka barangkali itu harus diperhatikan.Tidak akan mungkin Golkar akan melakukan pergantian pimpinan Dewan kalau belum ada surat dari Kemendagri terhadap apa yang diusulkan DPRD,” tegas legislator Dapil Nusa Utara ini. (tem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here