Ratusan Sekolah Belum LPJ Dana BOS, Tuuk : Copot dan Pidanakan Kepseknya

0

Foto : Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Julius Jems Tuuk

Katasulut Manado – Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Julius Jems Tuuk terkejut mengetahui masih terdapat ratusan sekolah negeri dan swasta yang belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS yang menjadi temuan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi 4 dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut bersama jajaran Senin (27/9/21) terungkap saat ini masih terdapat sekitar 9 sekolah negeri dan 124 sekolah swasta belum melakukan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan uang negara tersebut.

Akibatnya hal ini mengganggu kinerja Dinas Pendidikan bahkan berbuntut pada catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada waktu lalu.

JT sapaan akrabnya mengaku prihatin terhadap persoalan yang dihadapi kepala dinas Pendidikan Sulut bahkan ia menduga terjadi telah terjadi penyelewengan dana oleh oknum Kepala Sekolah.

” Saya juga kasihan mendengar penjelasan Ibu Kadis, dan saya berpendapat ada dugaan penyalahgunaan dana BOS di lapangan dengan adanya sejumlah sekolah Negeri dan Swasta yang belum memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS, “ujar Politisi PDIP ini.

” Akibat dari kelalaian pelaporan ini saya berpendapat diberi tenggat waktu akhir September mereka tidak melakukan, saya merekomendasikan komisi 4 untuk mencopot dan mempidanakan Kepala sekolah menyalah gunakan dana BOS,
” tegas legislator yang dikenal vokal ini

Ditambahkannya kondisi seperti ini dengan tidak adanya supporting pihak sekolah dalam menyampaikan laporan penggunaan dana BOS akan menjadi preseden buruk bagi Sulawesi Utara terutama di sektor pendidikan.

“Jangan mentang – mentang doi ada pa dorang (sekolah), suka-sukanya dorang mo beking, dorang yang makang nangka ibu Kadis yang terima noda, ” tandas Tuuk.

Disisi lain wakil rakyat Dapil Bolaang Mongondow Raya ini minta peran BKD dan Inspektorat mengevaluasi kinerja para Kepala Sekolah dan melakukan audit ketat penggunaan uang negara tersebut.

“Kita juga bisa undang mereka untuk menanyakan, betul nda dia mengadakan audit, apa rekomendasi mereka”

“Pertemuan berikut mungkin kita libatkan BKD dan Inspektorat khusus membicarakan hal ini, karena ini bahaya dorang tu manimpang Propinsi yang kena ojo, ” semburnya.(tem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here