SULUT – Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) kembali membuat terobosan baru dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Salah satunya adalah kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan MJP menggunakan konsep reses berbasis komunitas.
Ide dan gagasan MJP tersebut dilakukan saat menggelar kegiatan Reses III masa persidangan I tahun 2022, Rabu (23/11) di desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara bersama komunitas olahraga tinju Kabupaten Minahasa Utara.
Pada kesempatan itu, MJP mengatakan bahwa reses berbasis komunitas bertujuan agar aspirasi aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya bisa teridentifikasi dengan baik dan spesifik.
“Reses berbasis Komunitas ini menjadi suatu sarana bagi elemen masyarakat terlebih khusus bagi komunitas olahraga misalkan tinju, bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk bagaimana pemberdayaan, pembinaan atlit supaya betul-betul bisa berprestasi dan lebih dari itu bisa membawa dampak baik untuk keluarga dan daerah,” terang anggota Komisi I DPRD Sulut ini dihadapan para pengurus Pertina Minut, pelatih, official dan atlit.
Dengan demikian lanjut MJP, agenda reses berbasis komunitas ini diharapkan bisa banyak masukan-masukan yang konstruktif terhadap pemerintah dalam rangka untuk menentukan kebijakan atau Policy yang tepat tapi juga keberpihakan politik anggaran bagi para atlit terlebih khusus di cabang olahraga tinju.
“Kiranya ini bisa menjadi ruang bagi masyarakat yang hadir untuk bisa menyampaikan masukan supaya ini bisa diformulasikan dalam bentuk kebijakan,” jelas MJP sekaligus ketua Pertina Minut.
Di kesempatan itu, Sekretaris Pertina Minut Riandi Sahlan menyesalkan ada beberapa atlit yang mengikuti Porprov XI dipecat dari perusahaan tempat mereka bekerja.
“Untuk itu saya meminta agar kiranya kesejahteraan para atlit ini dapat diperhatikan tapi juga meminta pihak perusahaan bisa memberikan dispensasi kepada karyawan yang juga atlit untuk mengikuti pertandingan,” Akunya.
“Kedua, kiranya pemerintah bisa menunjang lewat sarana dan prasarana seperti tempat latihan olahraga tinju dan peralatan latihan,” tambahnya.
Senada dengan itu, salah satu tokoh agama juga berharap agar pemerintah dapat memberi perhatian khusus kepada masyarakat terlebih generasi muda melalui pemberdayaan potensi atlit serta ketersediaan fasilitas olahraga.
“Karena di era sekarang banyak anak muda terjerumus di minuman keras. Berkecimpung di dunia olahraga memang berhadapan dengan banyak aspek yang tentunya positif. Kiranya pemerintah bisa merangkul para anak muda lewat pemberian fasilitas olahraga tapi juga mensejahterakan para anak muda yang sudah menjadi atlit,” Ucapnya.
Menanggapi itu, MJP mengakui bahwa DPRD maupun masyarakat khususnya para atlit sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk pengalokasian anggaran yang betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari atlit. Karena memang sumbangsih besar dari para atlit ini ototmatis membawa harum nama daerah itu.
“Ada daerah yang terkenal karena atlitnya berprestasi. Nah itu juga bisa menarik orang untuk ke daerah itu. Jadi memang investasi daerah lewat prestasi di cabang olahraga juga menjadi tolak ukur, bukan saja di bidang pariwisata,” Katanya.
MJP mengatakan, pemberdayaan para atlit itu menjadi hal yang mutlak. Aspirasi yang disampaikan ini tentunya menjadi masukan yang baik untuk nantinya diteruskan ke pemerintah.
“Saya akan meneruskan hal ini ke pemerintah provinsi Sulut yang nantinya menjadi wadah koordinatif terhadap pemerintah di kab/kota tentang bagaimana pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap atlit dan juga komunitas-komunitas di bidang olahraga,” tandas Politisi Partai Solidaritas Indonesia Sulut (PSI) ini.
“Bicara atlit bukan saja soal prestasi dan pemberdayaan tapi juga bisa menekan angka kriminalitas. Jadi atlit-atlit yang hebat-hebat ini kalau tidak di fasilitasi dan diwadahi dengan sesuatu yang produktif bisa menimbulkan kriminalitas. Jadi memang masukan-masukan tadi yang disampaikan sangat penting dan baik. Jadi reses berbasis komunitas ini dilakukan agar isu-isu yang disampaikan lebih spesifik sehingga DPRD dan pemerintah bisa menangkap dan merekam secara jelas apa yang menjadi persoalan dari setiap komunitas yang ada,” pungkas MJP. *(tem)
