Progres Rehabilitasi Irigasi Kosinggolan Jalan Ditempat, Kontraktor Penyedia Jasa Terancam Kena Pinalti

0

Foto : Ronald Parengkuan, PPK Rehabilitasi DI Kosinggolan

SULUT – Program pemerintah pusat untuk membantu Patani di wilayah Bolmong Raya khususnya dalam peningkatan jaringan Daerah Irigasi (DI) Kosinggolan rupanya tidak berjalan mulus.

Pasalnya progres pekerjaan yang seharusnya diselesaikan akhir Desember 2022 ternyata hingga saat ini baru mencapai 50 persen.

Dari informasi yang diperoleh media ini, proyek rehabilitasi DI Kosinggolan terdiri dari dua paket yakni Rehabilitasi DI Kasinggolan (tahap II) paket I IPDMIP dengan pelaksana CV.GABYGYO, pagu anggaran Rp. 9. 658 436.000. Sementara progres pekerjaan baru  56 persen.

Kemudian Rehabilitasi DI Kasinggolan (tahap II) Paket 2 dengan pelaksana PT. Karya Murni Anugerah dengan pagu anggaran Rp. 13.951.698.000 dengan progres mencapai 80 persen.

Menanggapi lambatnya progres pekerjaan tersebut, PPK Rehabilitasi DI Kasinggolan Ronald Parengkuan menuturkan sebagai pengguna jasa dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 selalu mengacu dari kontrak atau surat perjanjian kerja antara penyedia dalam hal ini perusahaan kontraktor dengan PPK selaku pengguna jasa.

Ia juga mengakui tahapan pekerjaan di lapangan hingga memasuki akhir tahun tidak menunjukan perkembangan signifikan.

“Kita mengacu sesuai kontrak, memang di lapangan itu ada keterlambatan yang terjadi dan dalam upaya penelesaian pekerjaan ini PPK dan Kasatker telah melaksanakan upaya maksimal sesuai dengan aturan yang ada dengan kontrak yang ada agar pekerjaan ini selesai tepat waktu, ” ujar Parengkuan kepada wartawan baru – baru ini

Parengkuan juga menegaskan sesuai isi kontrak apabila pekerjaan tidak selesai dengan tahapan – tahapan yang ada maka konsekwensinya adalah putus kontrak dan perusahaan penyedia pekerjaan itu akan di black list serta jaminan pelaksanaan dicairkan dan diserahkan ke kas negara.

Namun demikian ia berharap proyek rehabilitasi DI Kosinggolan bisa selesai karena ada tanggung jawab moral terkait kesepakatan pengeringan antara petani dan penyedia dengan sisa waktu yang ada melalui upaya – upaya percepatan ekstra di lapangan oleh pihak penyedia.

“Kami juga sebagai PPK sangat berkepentingan agar pekerjaan ini selesai, tapi kembali lagi ke aturan yang ada atau kontrak yang disepakati bersama antara penyedia dan PPK selaku pengguna jasa, ” tandasnya.

” Namun apabila sesuai aturan pekerjaan ini harus putus kontrak, maka kita akan melakukan itu karena memang sesuai undang- undang, karena kami selaku PPK dan Satker harus patuh pada undang – undang dan sanksinya seperti itu yakni putus kontrak, black list dan jaminan pelaksanaan dicairkan. ” pungkas Parengkuan. (tem)

Artikulli paraprakKomitmen KemenPUPR Bangun Jalan Nasional di Sulut, Hendro Satrio : 2023 Ruas Jalan Maelang – Atinggola Siap Dikerjakan
Artikulli tjetërPastikan Keamanan Nataru, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Gelar Survei Kesiapan Operasi Lilin Candi 2022