Maju Pilkada, Kepala Daerah Petahana Hanya Cuti Anggota Dewan Mundur

0

Foto : Ketua KPU Sulut Kenly Poluan (ist)

SULUT – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang diprediksi bakal diikuti sejumlah figur petahana maupun anggota DPR/DPRD.

Namun demikian
mengacu Undang – undang (UU) Nomor 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau petahana yang akan maju lagi di Pilkada tahun 2024 harus cuti saat masa kampanye.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menjelaskan penjabaran aturan undang – undang no. 6 tahun 2020 untuk pejabat yang berstatus aktif sebagai kepala daerah, dapat mengajukan cuti kerja saat tahapan masa kampanye.

“Kepala Daerah yang masih menjabat kemudian mencalonkan kembali tidak perlu mundur, tetapi hanya mengajukan cuti dan itu hanya berlaku selama masa kampanye,” terang Poluan.

Lalu bagaimana dengan anggota DPR/DPRD yang akan maju dalam Pilkada nanti.

Kordiv Teknis KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan, anggota DPR/ DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

”Kalau anggota DPR/ DPRD maju, harus mundur dan bagi calon anggota dewan terpilih, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka harus menyampaikan dokumen bersedia mengundurkan diri ketika sudah berstatus sebagai calon kepala daerah. Resminya, harus mundur setelah dilantik. Jadi terpenuhi dulu status anggota dewannya, baru mundur,” tandas Saelangi. (tem)

Artikulli paraprakPeduli Kesehatan WBP Rutan Manado Skrining TBC
Artikulli tjetërDPRD Sulut Kunker ke DPRD Bali Konsultasi Tentang Perda Miras