SULUT – Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) II Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Gubernur Sulawesi Utara 2023 Nick Adicipta Lomban menyampaikan catatan hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023.
Sejumlah catatan yang menjadi perhatian Pokja II dalam agenda pembahasan Senin(14/4/24) terutama di Dinas Kehutanan Daerah (Dishutda) terkait persoalan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Hari ini kurang lebih ada 11 OPD sudah dibahas terkait kinerjanya yang termasuk dalam RPJMD termuat indikator kinerja utama, dimana indikator kinerja utama ini yang kemudian menjadi dasar untuk menilai kinerja dari SKPD. Saya bisa katakan secara umum kinerja para OPD cukup baik dan merata walaupun memang ada beberapa catatan-catatan yang harus dibenahi termasuk juga catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti ke depan misalnya di Dinas kehutanan yang butuh tambahan SDM termasuk juga beberapa OPD lainnya, ” terang Lomban.
Diketahui dalam mekanisme pembahasan kali ini berbeda dengan pembahasan tahun sebelumnya dimana Pansus LKPJ 2023 di bawah pimpinan Ketua Pansus Arthur Kotambunan membentuk empat Pokja dimana Pokja I membawahi mitra kerja komisi I, Pokja II membawahi mitra kerja komisi 2, Pokja III membawahi mitra kerja komisi III dan Pokja IV membawahi mitra kerja komisi 4.
“Kami masih akan melanjutkan pembahasan minggu depan untuk menuntaskan pembahasan kelompok kerja secara keseluruhan namun demikian sebagai ketua Pokja saya bisa katakan cukup baik walaupun memang ada catatan-catatan strategis yang harus kemudian menjadi rekomendasi untuk diperbaiki, ” beber Lomban.
Untuk melakukan penyesuaian data sebagaimana laporan yang telah diterima Pansus, pada Senin (22/4/2024) siang, Pokja II menggelar kunjungan lapangan ke Kantor Samsat Manado. Pada pertemuan yang digelar di kantor Samsat tersebut tim Pokja dua diterima langsung Kepala Samsat Sulawesi Utara di Manado Junaidy Silangen bersama jajaran. Pada pertemuan tersebut dilaporkan capaian pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023, dimana target pajak dan retribusi daerah Sulut dimana pendapatan dan penerimaan mendekati target sehingga biaya pembangunan dan lain- sebagaimana daerah Sulut bisa tercukupi. Dan untuk tahun anggaran 2023, penerimaan pajak daerah ditargetkan berjumlah Rp. 1,194 triliun lebih. Dan, sampai 29 September sudah mencapai hampir 72 persen dengan penerimaan pajak daerah sudah Rp. 857 miliar lebih atau sebesar 71,74 persen, sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan, dengan baik.
Disisi lain personil Pokja II H. Amir Liputo mengapresiasi kinerja Bank SulutGorontalo (BSG) yang telah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah provinsi Sulut. Menurut Liputo, tahun 2023, Bank SulutGo memberikan deviden cukup besar kepada Pemerintah Sulawesi Utara. “Ada kenaikan yang cukup bagus,” kata Amir didampingi Sekertaris Pokja II Vonny Paat saat menyambangi kantor BSG Senin (22/4/24) siang dalam rangka tindak lanjut pembahasan LKPJ Gubernur 2023.
Selain itu kata Amir, nilai dari Otoritas Jasa Kuangan (OJK), BSG nilai dua. “Dengan nilai itu, semakin kecil berarti dikategorikan bank yang cukup sehat. Selain itu, rasio modal semakin bertambah,” sebutnya.
Lanjut Liputo, sesuai penyampaian untuk modal Rp 3 triliun yang harus dipenuhi tahun 2024, sudah ada jalan keluar. “Di mana salah satu corporate terbesar di Indonesia akan ikut serta menanggung risiko-risiko yang ada di Bank SulutGo, sehingga dianggap Bank SulutGo sudah memenuhi syarat dengan modal inti Rp 3 triliun,” ungkapnya.
Untuk agenda selanjutnya, lanjut dia, akan dilakukan pleno pansus. “Kemungkinan besar kita mengundang kembali secara umum (mitra kerja) untuk mereka menjelaskan,” kata Amir.
Sebelumnya juga telah dilaksanakan pembahasan secara berturut – turut bersama mitra kerja dibawah koordinasi Pokja II yakni Dinas pertanian, Dinas Perikanan kelautan, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan. (Advetorial)
