SULAWESI UTARA – Wakil ketua komisi IV DPRD Sulut Louis Scramm meminta pengelolaan anggaran revitalisasi satuan pendidikan di Sulawesi Utara yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara transparan.
Politisi Gerindra ini juga berharap adanya pengawasan secara ketat oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
” Saya meminta pengawasan ketat aparat penegak hukum ikut membantu memantau dana revitalisasi bagi satuan pendidikan di Sulawesi Utara karena anggaran ini lumayan besar rata-rata 1 smpai 3 milyar per satuan pendidikan, ” tegas legislator dari Dapil Kota Manado ini.
Dikatakan Schramm, dana revitalisasi dalam bentuk swakelola tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo bagi Sulawesi Utara yang harus dilaksanakan tepat sasaran sehingga bisa berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.
” Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari
Contohnya kita di Sulawesi Utara, jangan sampai ada kepala sekolah atau bendahara ditangkap dan semacamnya akibat miss management swakelola karena dana tersebut langsung masuk ke rekening sekolah,” jelas Schramm mengingatkan.
Lanjut Schramm, sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan, Komisi IV akan turut melakukan pengawasan sekaligus memastikan program kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
” Memang anggaran revitalisasi ini dibiayai APBN tetapi sekali – sekali kami akan turun mengawasi untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi ini berjalan dengan baik, ” tandasnya
Disisi lain Schramm menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang selalu memberikan perhatian besar bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara khususnya sektor pendidikan.
“Revitalisasi ini sangat bagus dan terima kasih kepada bapak Presiden Prabowo bahwa ini adalah bentuk perhatian presiden Prabowo untuk kemajuan pendidikan di Sulawesi Utara, “ucap Schramm.
Diketahui Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 225 M untuk revitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan di daerah ini.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti MEd saat kunjungan kerja di Manado Jumat (26/9) 2025 lalu.
Menteri Abdul Mu’ti
mengungkapkan, secara nasional program revitalisasi tahun 2025 menargetkan 15.000 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp16,9 triliun.
“Dari 15.000 satuan pendidikan itu, saya melihat ada alokasi sebesar Rp 225 miliar untuk Sulawesi Utara,” kata Abdul Mu’ti,” dalam sambutan pada Rapat Koordinasi UPT Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen di Manado.
Menteri Abdul mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini memiliki batas waktu, yakni harus diselesaikan dan dilaporkan paling lambat 15 Desember 2025. (tem)