MANADO – Penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) memicu gelombang keresahan di masyarakat. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, SE (FER), mengingatkan pemerintah agar proses pembersihan data (data cleansing) tidak mengorbankan hak dasar warga miskin.
Legislator asal Sulawesi Utara ini menyoroti dampak fatal dari kebijakan penonaktifan data yang tidak akurat. Menurutnya, banyak warga baru mengetahui kartunya tidak aktif justru saat dalam kondisi darurat di rumah sakit.
“Bayangkan saudara kita yang harus operasi tumor atau cuci darah, tiba-tiba menghadapi fakta BPJS mereka mati. Ini menyakitkan. Negara tidak boleh abai,” ujar Felly dengan nada prihatin dalam keterangannya di Manado, Senin (9/2/2026).
Felly merasa ada kontradiksi besar antara kebijakan di lapangan dengan dukungan anggaran yang telah diberikan DPR. Komisi IX sebelumnya telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan guna mengakomodir keluarga tidak mampu, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah tambah anggaran Rp10 Triliun agar rakyat tidak mampu terakomodir. Mengapa sekarang mereka justru kehilangan haknya? Ada apa ini? Kami akan tanyakan secara jelas,” tegas Srikandi Nasdem tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IX DPR RI akan segera memanggil jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pihak terkait lainnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk evaluasi terkait akurasi pemutakhiran Data untuk memastikan hanya mereka yang mampu atau meninggal dunia yang dinonaktifkan.
Felly juga mengkritisi
minimnya sosialisasi pola pemberitahuan yang lamban sehingga warga baru tahu kartunya mati saat sudah di rumah sakit termasuk sinkronisasi data dari tingkat desa hingga pusat agar tepat sasaran.
Disisi lain Felly Runtuwene memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kota Manado. Di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw, Dinas Sosial Kota Manado mengambil langkah proaktif dengan melakukan reaktivasi kembali keanggotaan BPJS PBI yang sempat nonaktif.
“Kota Manado sudah memberikan contoh baik. Walikotanya turun langsung mengecek data. Bahkan, mereka melakukan reaktivasi instan bagi pasien dengan penyakit kronis seperti cuci darah dan kemoterapi yang statusnya urgent,” ungkap Felly.
Ia berharap model respons cepat seperti di Manado dapat diduplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia agar tidak ada rakyat yang terhenti pengobatannya hanya karena persoalan administratif. (tem)