MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kamis (9/4/26).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhamad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menegaskan bahwa kehadiran para Menteri dan pimpinan lembaga pusat merupakan energi positif sekaligus penegasan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Pertemuan hari ini adalah wujud komitmen kita untuk merumuskan masa depan daerah di tengah dinamika pembangunan yang berkembang. Kita menyatukan gerak langkah untuk memastikan perencanaan ini mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur memaparkan bahwa Musrenbang kali ini merupakan titik krusial karena tahun 2027 merupakan tahun ketiga (pertengahan) dari periode kepemimpinan bersama Wakil Gubernur dalam menjalankan RPJMD 2025-2029.
Untuk mewujudkan visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, Gubernur menetapkan 8 misi utama, di antaranya
Pencegahan dan pemberantasan KKN serta Narkoba,
Peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah, Penguatan daya saing internasional dan ketahanan pangan/energi, Perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan.
Di hadapan Mendagri, dan Menteri PKP, Gubernur Yulius secara terbuka menyampaikan tantangan fiskal yang dihadapi daerah, khususnya terkait aturan mandatory spending belanja pegawai sebesar 30%. Dikatakan Gubernur, saat ini belanja pegawai di Sulawesi Utara masih berada di angka 47,82%.
“Keresahan ini nampak di Sulawesi Utara hingga tingkat Kabupaten/Kota. Meskipun kita upayakan turun, posisinya masih di angka 47,59%. Ini menjadi perhatian serius dalam penataan keuangan daerah ke depan,” ungkapnya.
Selain masalah fiskal, Gubernur juga menyoroti beberapa capaian dan target penting terhadap
Pertumbuhan Ekonomi daerah yang berada di angka 5,36% (di atas rata-rata nasional) dengan target mencapai 8% pada tahun 2029.
Di sektor Pertambangan telah ditetapkan 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 6.300 hektar yang kini dalam proses regulasi daerah.
Selanjutnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinana telah terdaftar 173 Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG), dengan 157 di antaranya sudah operasional.
Disisi lain kebutuhan perumahan untuk masyarakat, Sulut berhasil mendapatkan alokasi 8.000 unit Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), termasuk 3.000 unit rumah subsidi.
Gubernur Yulius juga menekankan tema pembangunan tahun 2027 lebih difokuskan pada “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara”.
Menurutnya, pembangunan harus adaptif terhadap tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan tantangan nasional seperti ketimpangan struktur ekonomi.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu memitigasi potensi bencana alam yang kerap mengintai wilayah Sulawesi Utara.
“Saya berharap Musrenbang ini menjadi wadah diskusi konstruktif. Anggaran yang terbatas harus digunakan secara efektif melalui penguatan pendapatan dan ketepatan belanja agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup purnawirawan jenderal bintang dua tersebut. (tem)