Berdasarkan hasil audit dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apakah sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?, ” tegasnya.
Lanjut Ketua Fraksi Gerindra ini, ada berita yang beredar untuk biaya makan minum sangat besar di Jakarta. “Mohon diberikan penjelasan, ” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini pun menyatakan, efisiensi anggaran instruksi dari presiden. Nah, Dirut BSG harus mengelola biaya, sesuai dengan instruksi presiden untuk efisiensi, bukan pemborosa. (tem)
