SULAWESI UTARA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut terkait persoalan BBM yang berlangsung Selasa (30/9/25) diwarnai dinamika cukup tajam yang menyoroti substansi kewenangan PT. Pertamina.
Anggota DPRD Pierre Makisanti menilai keluhan para sopir soal kelangkaan BBM jenis Solar tak kunjung mendapatkan solusi. Persoalan tersebut bahkan seolah menjadi jadwal rutin setiap tahun.
Dia meminta pihak Pertamina yang dihadiri Area Manager Sulawesi Utara Angga Yudhi Winataputra segera mencarikan solusi terbaik dan cepat agar masalah tersebut dapat segera diatasi. Makisanti bahkan secara tegas meminta pimpinan Pertamina Sulut sebaiknya mundur bila tak sanggup mengatasi persoalan yang terus berlarut tersebut.
“Masyarakat seharusnya tidak mengalami hal seperti ini, antri berkepanjangan padahal kuota banyak, ” tandas Makisanti.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Royke Anter yang meminta keseriusan pihak Pertamina mengatasi persoalan yang dihadapi para sopir truk
“Pernyataan pak Pierre Ini sudah agak keras kalau tidak mampu daripada bikin kacau di Sulawesi Utara ini harus ada solusi pak, ini bukan hanya direktur dan komisaris (Pertamina), Presiden orang Sulawesi Utara juga, ” sembur Anter.
Disisi lain wakil ketua komisi III Nick Lomban mengingatkan kembali bahwa masalah klasik antrian panjang di SPBU sudah berulang kali dibahas DPRD dan Pertamina.
“Kami di periode kemarin itu sudah beberapa kali melakukan hal yang sama, permasalahan ini bukan hal yang baru pak, sudah ada dari waktu ke waktu, ” jelas politisi NasDem ini.
Dalam pembahasan sebelumnya kata Nick, DPRD dan Pertamina sepakat soal masalah kuota kemudian dilakukan lobby penambahan kuota di PPH Migas, dan DPRD mengawal bersama Biro Perekonomian sehingga terjadi penambahan kuota untuk Sulawesi Utara.
“Tetapi permasalahan yang sama selalu ada selama bertahun tahun,
ini bukan sekedar permasalahan kuota, tapi pengawasan internal dari Pertamina juga diperketat, ” tutup Nick. (tem)