Sulut – Aksi demo ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Supir Truck menyambangi Kantor DPRD Sulut Senin, (29/9/25).
Mereka datang membawa aspirasi terkait maraknya praktik penyalahgunaan bahan bakar oleh oknum “Mafia BBM”.
Hal ini berdampak
terjadi antrian panjang di SPBU akibat proses pendistribusian yang tidak tepat sasaran.
Dalam aksi demo dibawah komando William Luntungan, Aliansi Supir Truck menyampaikan 7 poin tuntutan untuk menjadi perhatian DPRD dan Gubernur Sulawesi Utara yaitu,
1. Meminta untuk setiap wilayah, Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano dan Mitra, harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran.
2. Copot Kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.
3. Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU itu sendiri.
4. Meminta Gubernur dan pertamina membentuk tim pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck.
5. Meminta kepada pihak pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode Solar subsidi yang sering ter blokir.
6. Jika masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.
7. Meminta kepada bapak Gubernur untuk mempermudah pengurusan pengurusan ijin galian c (material pasir, batu dll), karena galian c merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material.
Sementara itu Ketua Komisi II Bidang Perekonomian Inggried Sondakh didampingi sejumlah anggota DPRD yang menerima aksi demo tersebut memberikan atensi khusus apa yang disampaikan dalam tuntutan tersebut.
“Karena ini bukang cuman ngoni (kalian) yang merasakan, kami pun merasakan hal ini,” ujar Inggried dihadapan para pendemo.
Legislator dari Dapil Minahasa Tomohon ini tidak membantah tudingan para pendemo bahwa RDP yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dengan melibatkan para sopir truck belum maksimal.
“Itu betul. Kalau cuma rapat dengar pendapat Komisi II dengan pertamina dan stakeholder terkait, jujur saja, saya dari periode yang lalu kalau tidak salah 3 kali RDP denga pertamina dan periode ini 1 kali, dan hasilnya tetap sama. Karena RDP Komisi II itu tidak menghadirkan pemangku-pemangku kebijakan yang seharusnya mampu mengubah apa yang menjadi permasalahan bapak-ibu saat ini,” ungkap Inggried.
Secara tegas Inggried mengatakan bahwa berterima kasih dengan usulan para pendemo, karena dari aksi tersebut merupakan bukti apa yang sudah dilakukan Komisi II lewat RDP dengan pertamina dan instansi terkait waktu itu adalah aspirasi yang mendesak dan sangat meresahkan masyarakat.
“Justru kami berterimakasih, demo kali ini bisa mem-pressure. Pressure kami, pressure pemerintah provinsi, tetapi pressure juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Inggried.
Inggried pun meminta waktu tiga hari kepada para pendemo menyelesaikan persoalan tersebut bersama pimpinan dewan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi bersama Pemerintah Provinsi dan POLRI/TNI serta perwakilan dari para pendemo.
“Besok kami akan meminta pemerintah Propinsi untuk Rapat Dengar Pendapat bersama-sama dipimpin oleh ketua Dewan kemudian juga menghadirkan TNI/Polri, ” pungkas Inggried. (tem)