SULUT – Anggota Pansus RPJMD DPRD Sulut Henry Walukow, menyoroti adanya kesenjangan besar dalam alokasi anggaran program kegiatan 2024 – 2029.
Politisi Partai Demokrat ini meminta perlu dilakukan sinkronisasi atau finalisasi kembali untuk Renstra pagu anggaran lima tahun ke depan.
“Ada kesenjangan besar dalam alokasi anggaran antara OPD, ada OPD yang memiliki anggaran besar, namun ada juga yang memiliki anggaran sangat kecil, saya melihat terlalu jauh kesenjangan antara satu OPD dengan OPD lainnya. Dikotominya terlalu besar sekali, artinya yang begini akan menimbulkan kesan bahwa ada perangkat daerah basah ada yang kering, ” tukas Walukow dalam lanjutan pembahasan pansus RPJMD bersama perangkat daerah Pemprov Sulut Senin, (4/8/25).
Dia mencontohkan Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Sulut dimana dalam satu tahun hanya kebagian Rp 400 juta, padahal OPD ini baru membangun Border crossing station dengan anggaran yang sangat besar.
“Dengan anggaran Rp 400 juta apa yang akan dibuat Badan Perbatasan sedangkan di perbatasan begitu banyak persoalan – persoalan krusial seperti penyeludupan, pencurian ikan, human trafficking dan lain – lain, begitu juga dengan Perpustakaan Daerah saya melihat tayangan video, arsip – arsip penting hanya ditaruh dalam karung semua, anggaran Rp 9 milyar tapi 8 milyar hanya bayar gaji. Bagaimana mereka mengelolah perpustakaan, bagaimana mengelolah perpustakaan online atau digital kalau pagu anggarannya seperti ini, ” tukas Walukow.
Bagi legislator Dapil Minut Bitung usulan sinkronisasi kembali renstra pagu anggaran dalam RPJMD sangat beralasan mengingat
begitu banyak program urusan wajib visi misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay tetapi tidak di back up atau dicover dengan anggaran.
“Usulan kongkrit saya agar ada sinkronisasi atau finalisasi kembali untuk Renstra pagu anggaran lima tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan begitu diharapkan alokasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan di daerah, ” pungkasnya. (tem)