Manado – Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyampaikan kritikan tajam terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.
Pasalnya kata anggota komisi I ini, banyak laporan yang ia terima dimana ada sejumlah oknum ASN di institusi pendidikan tersebut melakukan hal – hal yang melanggar aturan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kenaikan pangkat.
Hal ini disampaikan MJP di hadapan pimpinan dan jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam rapat dengar pendapat bersama komisi I Selasa (25/10).
“Saya ingin BKD melakukan pembinaan terhadap ASN di Dinas Pendidikan. Banyak laporan yang masuk pada kami. Mulai dari pungli kenaikan pangkat dan lain-lain. Urus anak pindah sekolah juga termasuk,” tukas MJP.
Tak hanya itu, politisi PSI ini pun menyorot integritas dari ASN di Dinas Pendidikan. Terkait beasiswa studi.
“Telaah birokrat di Dinas Pendidikan sangat dangkal. Awalnya dikoordinasikan dengan DPRD syaratnya. Setelah itu berubah. Bahkan ada kalimat yang saya dengar dari mereka, bahwa syarat harus dipersulit agar sedikit dan lolos dan mereka bisa mudah mengatur yang mendapatkan beasiswa,” tukasnya sambil menambahkan kedisiplinan ASN bukan hanya soal cara berpakaian tapi juga terkait dengan integritas.(*/tem)
