Foto : Jems Tuuk Bersama Gubernur YSK Dalam Salah Satu kegiatan
SULUT – Staf ahli Gubernur Sulut Ir. Julius Jems Tuuk menilai tidak masuknya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Bitung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara menunjukan Bupati dan Walikota dua daerah tersebut tidak mendukung visi misi Gubernur Yulius Selvanus (YSK) dalam mensejahterakan rakyat penambang di daerah ini.
Tak hanya itu dua pimpinan daerah tersebut juga dinilai mengabaikan semangat Presiden Prabowo Subianto yang mendorong rakyat Indonesia mengelolah wilayah pertambangan di daerah melalui wadah koperasi.
” Dari pandangan politik, saya bisa katakan Bupati Minahasa Selatan dan Walikota Bitung lagi mencobai pemerintahan YSK melawan arus perintah Presiden, mereka lagi menguji kekuatan, ” tegas Tuuk kepada media Selasa (19/8/25).
Tuuk berharap Bupati Minsel dapat mengevaluasi kembali usulan sesuai kebutuhan terhadap wilayah pertambangan yang ada di daerah tersebut.
“Sebab kalau hanya tiga hektar yang diusulkan ada bakusedu (main-main), saya berharap ini hanya kesalahan administrasi, karena kalau ada WPR pak Bupati tidak usah pusing berpikir membuka lapangan pekerjaan yang lain, karena ini lapangan kerja yang tidak habis selama mineralnya masih ada,” beber mantan legislator Sulut yang dikenal paling kritis ini.
Sementara Bitung yang notabene memiliki perbedaan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dimana lahan pertambangan dikuasai PT. MSM. Menurutnya perlu dilakukan terobosan khusus dengan satu komitmen yang kuat dari pemerintahan kota Bitung dan DPRD untuk mengusulkan paling sedikit 5000 hektar dikembalikan kepada masyarakat untuk bekerja sebagai bentuk keadilan pemerintah terhadap masyarakat lokal.
“Kenapa, karena lahan yang 31.600 hektar di Bitung dan Minahasa Utara itu milik rakyat, itu rakyat punya tiba tiba datang yang namanya Pieter Sondakh oh kita dapat IUP disini trus rakyat dapat apa? Undang-undang bilang yang wajib diutamakan adalah rakyat dalam hal ini WPR, kalau itu tidak dikasih, logika berpikir kita berbangsa dan bernegara bagaimana.” tukasnya. (tem)