SULUT – Agenda masa reses I tahun 2025 dimanfaatkan pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Sulut dapil Minahasa Utara – Bitung Henry Walukow menemui masyarakat di wilayah pertambangan Tatelu Jumat (21/3/25).
Mewakili masyarakat penambang, Sekretaris Koperasi Batu Mas Tatelu Mario Ekel, SH meminta kepada Pemprov Sulut agar kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Desa Tatelu bisa mendapatkan ijin dari Pemerintah.
“Besar harapan dari masyarakat penambang, agar supaya para penambang di sini mendapatkan payung hukum dalam melakukan aktifitas pertambangan,” ucap Mario Ekel.
Menurutnya, di pertambangan Desa Tatelu bukan hanya dari orang Tatelu. Tetapi banyak juga menyerap tenaga kerja dari luar Desa Tatelu seperti dari wilayah Minahasa Raya, Bolmong Raya bahkan dari pulau Jawa yang melakukan aktivitas pertambangan.
Para penambang juga berharap, ke depan Pemprov Sulut dapat menyediakan regulasi yang akan menjadi payung hukum dari kegiatan pertambangan yang ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Desa Tatelu.
“Kami yakin dan percaya sesuai program visi dan misi dari Gubernur Jenderal Yulius Selvanus, sudah berkomitmen dengan masyarakat penambang akan memberikan ijin kepada para penambang rakyat,” ucapnya.
Mario Ekel juga bermohon kepada Anggota Komisi 1 DPRD Sulut Henry Walukow, SE untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari penambang di lembaga legislatif dan eksekutif, agar ke depan WPR Tatelu mendapatkan ijin dari Pemerintah.
Sementara itu Anggota Komisi 1 DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat Henry Walukow, SE mengatakan, keberadaan WPR Tatelu bukan hanya dinikmati oleh masyarakat penambang. Tapi juga mempunyai nilai mutu multi efek ekonomi yang besar bagi masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seperti pasar, bengkel, ojek dan lainnya sebagainya, sehingga dapat mendongkrak perekonomian dari masyarakat di Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Talawaan termasuk Desa Tatelu.
“Ini menjadi sentral perekonomian yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, dalam hal pemberian regulasi atau payung hukum yang jelas. Apalagi ini berada di jalur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bandara-Likupang,” ucap Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Sementara itu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Hillary Julia Tuwo juga ikut turun ke masyarakat
Reses yang dilaksanakan politisi Partai PSI ini digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, dan dihadiri oleh Lurah Girian Weru Dua Veronique Kumentas serta Plt Camat Girian Rosita Kude.
Dalam kesempatan tersebut, Hillary Tuwo, yang dikenal sebagai politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menegaskan bahwa reses ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata pertanggungjawaban kepada konstituen. Ia ingin memastikan setiap aspirasi warga terserap dan diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Saya meminta kepada warga Kota Bitung, khususnya yang hadir saat ini, untuk tidak ragu bertanya, memberikan masukan, serta menyampaikan usulan yang berkaitan dengan bidang yang saya emban di Komisi I DPRD Sulut, yaitu Pemerintahan, Hukum, dan HAM. Usulan dan aspirasi ini akan saya kawal hingga terealisasi,” tegasnya.
Dalam sesi dialog interaktif, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah kerusakan jalan SH Sarundajang, yang dinilai semakin membahayakan pengguna jalan. Warga meminta agar infrastruktur jalan ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi.
Disisi lain Legislator Sulawesi Utara (Sulut) Ruslan Abdul Gani menggelar reses pertamanya di tahun 2025, bersama Rukun Jejak Merdeka dan Masyarakat Watutumou Induk, Minahasa Utara (Minut), Rabu (19/03/2025).
Abdul Gani mengatakan tujuan dirinya mengunjungi masyarakat di Watutumou ini untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, dan nanti akan disampaikan kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi.
“Dalam reses ini, saya akan mendengar keluhan bapak/ibu untuk nanti disampaikan kepada pihak yang berwenang, agar ditindaklanjuti, ” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, salah satu warga Lukman Purba mengemukakan, terkait air yang masih belum lancar. Termasuk akses jalan masuk ke dalam perumahan, yang belum ada perubahan sampai saat ini dari pihak terkait.
”Sejak awal saya tinggal di perumahan ini, sampai sekarang tidak ada perubahan, ” ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya Febry Moloke menjelaskan, keberadaan Kantor PDAM yang berada di sekitaran perumahan.
“Sudah bertahun-tahun selesai dibangun, tapi sampai sekarang ini belum difungsikan sama sekali, ” bebernya.
Usai mendegar semua aspirasi warga, Abdul Gani pun menegaskan, semua aspirasi sudah saya catat, dan akan disampaikan nanti di Rapat Dengar Pendapat (RDP).
”Semua keluhan sudah saya dengar dan tampung dan akan saya teruskan pada RDP nanti. Mudah-mudahan setelah RDP, semua aspirasi yang sudah diterima akan disampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait, untuk direalisasikan sesuai kebutuhan di perumahan ini, ” imbuhnya. (Adve)