MANADO – Industri otomotif di Sulawesi Utara tengah menghadapi badai besar. Puluhan pimpinan diler mobil dan motor mendatangi Gedung DPRD Sulawesi Utara pada Selasa (3/2/2026).
Agenda pertemuan dipimpin Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Paruntu selaku koordinator komisi II, Jeane Laluyan Ervina Budiman, Eldo Wongkar dan Angelia Wenas .
Para pelaku usaha otomotif ini mengeluhkan anjloknya penjualan yang mencapai 40-50 persen di awal tahun 2026.
Penurunan drastis dinilai sebagai dampak langsung dari kebijakan Opsen Pajak BBNKB1 (kendaraan baru) yang menyebabkan harga jual kendaraan di Sulut melonjak tinggi dibandingkan provinsi tetangga.
Sejumlah poin disuarakan pelaku usaha ke wakil rakyat Sulut terkait kumulatif pajak naik sebesar 66% akibat penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD
Hal tersebut menyebabkan Sulut menjadi salah satu daerah dengan harga kendaraan tertinggi di Sulawesi.
“Provinsi lain justru memberikan relaksasi atau penurunan opsen pajak untuk merangsang pasar, ” ungkap Yohanes, Branch Manager Honda Remaja Jaya Manado.
Menurutnya kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mematikan industri.
“Konsumen beralih membeli kendaraan dari luar daerah (seperti Jakarta atau Gorontalo) karena harga lebih murah, lalu memanfaatkan program gratis balik nama di Manado.” tandas Yohanes
Yohanes juga mengungkapkan saat ini pasar otomotif Sulut sudah mengalami kontraksi sejak 2024 (turun 9,9%) dan 2025 (turun 13,2%). Kebijakan pajak baru di 2026 dianggap memperparah kondisi tersebut.
Disisi lain Rolandy Kamea, Manajer Hasjrat Toyota Bitung. mengatakan prospek dan daya beli masyarkat sebenarnya ada, tapi harga menjadi terlalu mahal.
“Kami berharap ada relaksasi pajak seperti tahun 2025 agar harga kembali kompetitif,” imbuhnya.
Senada YudhaHendarwan dari Suzuki (Sinar Galesong Prima) menyayangkan banyaknya pembatalan pesanan (SPK) karena konsumen lebih memilih bertransaksi di luar daerah demi selisih harga yang signifikan.
Para pelaku usaha otomotif berharap pemerintah daerah segera meninjau ulang tarif opsen agar roda ekonomi di sektor otomotif kembali berputar dan target penerimaan daerah tetap realistis tanpa membunuh industri.
Menanggapi persoalan tersebut Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried JNN Sondakh, menyatakan bahwa pihaknya bertindak sebagai mediator untuk menyambungkan aspirasi pengusaha ke pihak eksekutif.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah para pimpinan dealer agar kami bisa meneruskan poin-poin aspirasi ini secara tepat ke pemerintah provinsi,” ungkap Inggried dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Bapenda Sulut, June Silangen didampingi Kabid Pajak, Harold Lumempow dan Kepala Samsat Manado, Michael Langelo. (tem)