MANADO – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel membutuhkan sinergi yang kuat antara komitmen integritas serta optimalisasi fungsi pengawasan lembaga legislatif. Hal tersebut ditegaskan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., saat hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), bertempat di Swiss-Belhotel Manado. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam pemaparannya, Plt. Kajati Sulut menekankan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan program pembangunan.
Kegiatan strategis yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado ini secara khusus mengangkat tema optimalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Forum ini dirancang untuk membekali para wakil rakyat dengan pemahaman komprehensif mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan efisiensi anggaran, penguatan kemandirian fiskal, serta optimalisasi peran strategis DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Dalam sesi pemaparan materi yang bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Dr. Feri Tas menguraikan secara mendalam bahwa DPRD memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis dalam arsitektur pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Menurutnya, apabila ketiga instrumen konstitusional tersebut dijalankan secara maksimal, selaras, dan penuh tanggung jawab, maka seluruh kebijakan publik serta pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai koridor hukum dan benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Dr. Feri Tas menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada penindakan semata, melainkan harus dikedepankan melalui langkah-langkah pencegahan sejak tahap paling awal. Pencegahan tersebut wajib dimulai sejak proses perencanaan pembangunan, pembahasan regulasi daerah, pengalokasian anggaran, hingga tahap pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan.
“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat objektif, menyeluruh, dan berlandaskan integritas yang tinggi. Sejumlah titik rawan dalam siklus anggaran daerah, seperti potensi konflik kepentingan, praktik manipulasi anggaran, munculnya proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, harus diantisipasi dan ditutup celahnya sejak dini,” ujar Dr. Feri Tas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Selain menyoroti aspek pengawasan internal legislatif, Plt. Kajati Sulut juga memberikan perhatian khusus pada dinamika hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Beliau menegaskan bahwa relasi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan maupun pembahasan anggaran perlu dibangun secara proporsional dengan menjunjung tinggi prinsip checks and balances.
Perbedaan peran dan kewenangan antara DPRD dan TAPD tidak boleh dipandang sebagai penghambat, melainkan harus dijadikan kekuatan untuk saling menguji dan menyempurnakan kebijakan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan.
Dr. Feri Tas mengingatkan agar ruang pembahasan anggaran tidak pernah dimanfaatkan sebagai celah bagi masuknya intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan negara dan daerah.
Menutup pemaparannya, Dr. Feri Tas kembali memberikan pesan moral dan pengingat keras kepada seluruh peserta Bimtek bahwa jabatan dan kewenangan besar yang tidak diimbangi dengan integritas pribadi hanya akan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, komitmen antikorupsi harus senantiasa ditanamkan sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik maupun pelaksanaan fungsi kelembagaan sehari-hari, demi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersih dan berwibawa. (*/Pri)
