MANADO – Sektor kesehatan Sulawesi Utara (Sulut) menjadi sorotan tajam dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 di Kantor DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026).
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang melonjak drastis memicu kritik pedas dari para legislator terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr. Rima Lolong, M.Kes.
Dalam paparannya, dr. Rima Lolong mengungkapkan bahwa angka kematian ibu di Sulawesi Utara mencapai 112 kasus, sementara angka kematian bayi menyentuh angka 403 kasus. Meski mengakui adanya tantangan, dr. Rima berdalih bahwa secara statistik, posisi Sulut masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pernyataan Kadis Kesehatan tersebut langsung diinterupsi oleh anggota Pansus, Paula Runtuwene. Mantan Rektor Unima ini menilai Dinas Kesehatan terkesan menganggap enteng persoalan karena berlindung di balik angka rata-rata nasional, padahal terjadi lonjakan yang sangat signifikan.
“Data menunjukkan lonjakan dari 210 menjadi 403 kasus (AKB). Ini bukan soal angka, ini nyawa! Tidak adanya perbaikan dari tahun 2024 ke 2025 adalah tanda awas dan indikasi kegagalan dalam penanganan yang mendasar,” tegas Runtuwene dengan tegas.
Ia mendesak Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah konkret seperti audit medis terhadap setiap kasus kematian, bukan hanya menyodorkan data statistik.
“Jangan sampai tahun depan kita hanya mendengar laporan yang sama. Apa yang harus direvisi? Apakah rumah sakitnya, peralatannya, atau SDM-nya? Dinas Kesehatan harus tahu penyebab pastinya,” tambahnya.
Senada dengan Runtuwene, anggota Pansus Nick Adicipta Lomban juga mempertanyakan fenomena janggal di mana Kota Manado justru mencatatkan angka kematian bayi tertinggi, padahal merupakan pusat dengan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) terlengkap di Sulut.
“Ini ironis. Kota Manado tertinggi kasus angka kematian-nya padahal fasilitasnya paling lengkap. Kami berharap ada koordinasi nyata dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mitigasi. Jangan sampai kasus ini terus meningkat tanpa ada langkah pencegahan yang jelas,” ujar Lomban. (tem)