SULUT – Agenda pembahasan APBD-P Tahun 2025 Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kamis (21/8/25) mengungkap anggaran fantastis Rp.15 milyar untuk program revitalisasi Gedung Museum Manado.
Dihadapan tim TAPD, Anggota Banggar H. Amir Liputo mempertanyakan urgensi rehabilitasi museum Manado yang menurutnya terkesan dipaksakan pada APBD Perubahan 2025.
” Dalam keadaan kita serba penghematan apakah sudah sangat genting anggaran 15 milyar untuk museum, kalau masih bisa ditunda dipergunakan untuk hal yang urgen kenapa tidak, “imbuhnya.
Apalagi dengan melihat suasana batin masyarakat saat ini Liputo berharap sebaiknya program tersebut ditunda dan diperuntukan pada pembangunan infrastruktur lebih prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti daerah yang belum memiliki penerangan listrik, irigasi dan perbaikan jalan.
” Di Sulawesi Utara masih ada 8 Desa yang belum dialiri listrik, nah kalau itu kita alihkan kesitu pak, maka YSK akan mencatat sejarah bahwa di jaman Gubernur beliau, tidak ada lagi desa ataupun pulau yang tidak ada listrik karena di jaman susah belum tepat buat museum pak, lebih baik digunakan ke hal-hal lebih prioritas seperti perbaikan jalan dan irigasi untuk mempertahankan swasembada beras, ” harap Liputo.
Hal senada dikatakan Ketua DPRD dr Fransiskus Andi Silangen, SpB.KBD yang berharap program anggaran perubahan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat urgent.
” Saat penyampaian pak Gubernur bahwa kita harus pastikan kebijakan perubahan ini berdasarkan skala prioritas yang tepat, apakah museum ini sudah masuk skala prioritas yang tepat karena masih banyak kebutuhan yang menyentuh langsung masyarakat misalnya Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) maupun bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE),” kata Silangen mengingatkan.
Disisi lain anggota Banggar lainnya Inggried Sondakh menilai keberadaan Museum di daerah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan. Namun demikian dengan kondisi anggaran perubahan yang terbatas sebaiknya lebih difokuskan untuk kegiatan prioritas.
” Kami memahami arah berpikir bagaimna tentunya menghadirkan museum yang representatif kita juga berpikir input, outpot dan outcome apakah harus dan outcome seperti apa sih kalau dipaksakan, “tukasnya.
Menanggapi hal tersebut Plt Sekprov Tahlis Gallang sekaligus ketua tim TAPD menjelaskan, museum dibawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Sulut memiliki potensi besar untuk menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah.
Menurutnya revitalisasi perlu dilakukan karena pemerintah pusat telah menyetop alokasi DAK untuk museum disebabkan pemerintah yang lama tidak lagi menyediakan dana pendamping sejak tahun anggaran 2024 sampai 2025
“Dinas Kebudayaan sebelumnya mendapatkan DAK untuk pelestarian budaya, termasuk revitalisasi museum, namun sejak tahun 2024 dan 2025 tidak ada lagi karena tidak ada dana pendamping dari pemerintah daerah. Pak Gubernur melakukan klarifikasi ke Kementerian dan menemukan bahwa pemerintah daerah harus merevitalisasi museum secara keseluruhan untuk mendapatkan kembali alokasi DAK.” terang Gallang.
Dengan demikian lanjut Gallang diharapkan kedepan dengan revitalisasi museum secara menyeluruh, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan akan kembali mendapatkan DAK dari Kementerian.
sekaligus menjadikan museum sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. (tem)