SULUT – Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU dan Bawaslu Sulut yang berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan aman dan lancar ditengah situasi yang sangat dinamis.
Hal tersebut kata Lugito bukan tanpa alasan dimana menurutnya pada pelaksanaan Pemilu Sulawesi Utara menjadi satu – satunya provinsi yang tidak ada perlindungan khususnya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Di pileg dan pilpres kemarin terima kasih kepada teman-tema teman Bawaslu bersama KPU berkat kolaborasi dan kolaborasi yang harmonis Alhamdulilah puji Tuhan Sulawesi Utara menjadi satu-satunya propinsi yang tidak ada pengumpulan suara ulang (PSU)..” kata Lugito dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang berlangsung di ruang command center Kantor Bawaslu Sulut Senin (7/10/24).
Sementara terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 Lukito juga berharap KPU dan Bawaslu Sulut dapat menyelenggarakan tahapan tersebut dengan baik seperti pada pelaksanaan Pemilu lalu.
“Saya berharap di Pilkada nanti juga jangan sampai ada PSU di satu TPS pun,
semua tergantung pada rekan-rekan semuanya bagaimana rekan – rekan menyelenggarakan pemilu dengan melibatkan para pemilih secara baik, bahkan memenej peserta Pilkada agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran regulasi undangan,” tandas Lugito.
Diakuinya pelaksanaan Pilkada menjadi sesuatu pekerjaan yang tidak mudah bagi penyelenggara karena semua mata akan mengumumkan bagaimana penyelenggara KPU dan Bawaslu dalam menjalankannya.
“Penyelenggaraan Pilkada tidak mudah kalau gagal kita di caci maki kalau berhasil pun biasa-biasa, bahkan berhasil menyelenggarakan-pun masih banyak kritik dan celaan yang menganggap penyelenggara tidak beres,” ujarnya.
Lugito juga berharap jajaran penyelenggara KPU dan Bawaslu mulai dari Provinsi hingga tingkat kelurahan/desa dapat menjalankan tugas sesuai regulasi yang diatur dalam undang – undang.
“KPU dan Bawaslu adalah penjaga pelaksana demokrasi, di tangan KPU dan Bawaslu suara rakyat harus tersampaikan dengan benar, suara rakyat harus dijaga
karena itu harus dilakukan pengawasan dengan baik,” harap Lugito.
” Saya berharap tidak ada pengaduan terkait pelaksanaan Pilkada karena teman – teman bekerja sesuai peraturan-undangan berkeja profesional dan proporsional, ” kata Lugito.
Disisi lain Lugito juga mengingatkan jajaran KPU dan Bawaslu untuk selalu menjaga etika dalam menjalankan tugas khusunya pada pelaksanaan tahapan Pilkada.
“Jangan berlebihan, jangan berlebihan dosis karena sesuatu yang berlebihan akan banyak kekurangan, bekerjalah sesuai tugas pokok jangan berlebihan bertindak di lapangan mentang Bawaslu, kalau ada pengaduan harus segera ditangani jangan dibiarkan apalagi ditunda karena hanya akan menambah masalah karena esok akan datang masalah lain, “tukasnya.
” Saya berharap tidak ada lagi pengaduan di DKPP dalam pelaksanaan Pilkada di Sulut, namun saya yakin teman-teman penyelenggara di Sulut sudah paham betul berkaca dari pemilu yang lalu berjalan dengan baik minimal tidak ada PSU, ” harap Lugito.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh didampingi
Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut Steffen Linu melaporkan kegiatan Rapat Koordinasi Terpadu diikuti KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota dan PPK/Panwas di 271 Kecamatan serta PPS/PKD yang ada di 1839 Desa dan Kelurahan se Sulawesi Utara melalui zoom meeting.
Mewoh berharap melalui kegiatan rapat koordinasi terpadu ini dapat memperoleh satu visi yang sama dalam hal pemahaman aturan bagi seluruh jajaran penyelenggara.
“Yang paling penting pemahaman aturannya itu bisa sama, kami menghadirkan Pak Ketua DKPP dalam rangka kerjasama untuk kebaikan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada,” ujar Mewoh.
Disisi lain Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyambut baik kehadiran Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam hal pemenuhan tugas KPU dan Bawaslu terutama dalam penyelenggaraan teknis hingga ke tingkat PPS serta Bawaslu Kabupaten/Kota Panwascam, PKD Desa/Kelurahan dapat berjalan secara kolaboratif.
“Seperti yang disampaikan Ketua DKPP kita punya tanggung jawab moral dari semua proses yang kita lakukan terutama output yang sementara kita selenggarakan ini karena kita akan menghasilkan produk terpilih akan Bupati, Walikota dan Gubernur yang akan memimpin Sulawesi Utara.” tandas Poluan.(tem)