MANADO – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah untuk anggaran tahun 2026 menjadi persoalan yang berimbas pada program pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya di Sulawesi Utara.
Diketahui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 mengalokasikan senilai Rp 650 triliun dana transfer daerah, turun 24,7 persen dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025 senilai Rp 864,1 triliun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga ikut memikul beban imbas penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang hanya mencapai Rp1,732 triliun, turun Rp593,8 miliar dibanding tahun 2025 sebesar Rp2,326 triliun.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulut untuk berpikir kreatif mencari sumber – sumber PAD guna menutupi kekurangan anggaran dalam pembiayaan berbagai program pembangunan.
Menurutnya salah satu potensi PAD yang sangat besar adalah pertambangan rakyat yang selama ini tidak dikelola dengan baik.
Tumbelaka menyentil sosok Jems Tuuk yang sejak awal menyuarakan tentang pentingnya regulasi di sektor pertambangan rakyat dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Issue persoalan tambang rakyat selalu diangkat pak Jems Tuuk sejak tahun 2019 sayangnya baru mendapat perhatian, tapi tidak mengapa memang ada baiknya karena saat ini momentumnya.” ujar Alumni Universitas Gajah Mada ini Rabu (15/10/25).
Tumbelaka berharap Gubernur Yulius Selvanus memberikan perhatian khusus di sektor pertambangan apalagi rencana pemerintah provinsi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sementara bergulir untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan mengeluh, tapi harus ada kreatifitas dan inovasi dan itu yang ditawarkan pak Jems tinggal dieksekusi Pemerintah apalagi dalam janji politik pak Gubernur Yulius salah satunya memperjuangkan nasib rakyat penambang. Pemerintah seharusnya berterima kasih kepada beliau bahwa ada solusi mengatasi dana transfer tersebut, ” tandasnya.
Taufik Tumbelaka juga secara terang-terangan menyebut Jems Tuuk sosok paling tepat untuk menahkodai BUMD guna memaksimalkan pendapatan daerah di sektor pertambangan.
“Saat ini baru satu nama yang tepat untuk mengelolah tambang rakyat lewat BUMD yakni Jems Tuuk, ” tegas Abang Taufik sapaan akrab putra Gubernur pertama Sulawesi Utara Frits Johannes Tumbelaka.
“Pak Jems punya track record yang jelas, karena ini masalah integritas dan komitmen. Tapi kedepan bila ternyata hanya satu nama ini yang memenuhi, kiranya pak Jems berkenan. Karena ini bukan masalah jabatan tapi pengabdian,” tutupnya.
Sementara itu Jems Tuuk yang juga ketua Aliansi Rakyat Penambang Sulut mengatakan berdasarkan kajian, tambang tradisional di Sulawesi Utara bisa menghasilkan pendapatan untuk pemerintah hingga ratusan miliar per tahun.
“Hasil dari tambang tradisional di Sulawesi Utara jika pemerintah membuat regulasi bisa mendapatkan PAD Rp 600 miliar, “ungkap mantan anggota DPRD Sulut dua periode ini.
Apalagi kata Tuuk ketika sudah menyentuh dua tahun kedepan sejak WPR ini ada, pendapatannya akan naik sekitar 2 triliun lebih.
“Maksimalkan aja yang ada. Provinsi Sulut bisa mandiri kok,” kata Tuuk.
Persoalannya sekarang, lanjut Jems, pemerintah mau capek nggak? Suka kerja nggak? Karena mereka harus berpikir untuk pengadaan ini.
“Untuk teknis dan aturannya kan nanti pemerintah yang atur soal tambang rakyat ini. Saya rasa ini tidak sulit,” tambahnya.
Jems Tuuk yakin Gubernur Sulut Yulius Selvanus sangat tahu orang yang akan memimpin Badan Usaha untuk mengurus tambang rakyat, apalagi banyak orang-orang profesional yang bisa mengatur itu.
“Saya dengar BUMD Tambang kan sementara bergulir. Nah, itu nafasnya,” pungkas Tuuk. (tem)