Isu Penyidik Polda Sulut Minta Dana Operasional ke Pihak Pelapor, Kombes Pol Suryadi: Tuduhan Itu Tidak Berdasar

MANADO — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Utara merespon pemberitaan salah satu media massa di Jakarta. Berita tersebut memuat tudingan mengenai adanya permintaan dana operasional oleh oknum penyidik kepada pihak pelapor, John Hamenda, melalui kuasa hukumnya terkait penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, memastikan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia juga menyayangkan langkah media yang mempublikasikan informasi sepihak tanpa memberikan ruang hak jawab kepada kepolisian sebelum berita tersebut beredar luas.

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Kombes Pol Suryadi saat menggelar konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026).

Kombes Pol Suryadi memaparkan, laporan yang menyeret kedua belah pihak ini telah bergulir cukup panjang sejak tahun 2016. Penanganan perkara yang mulanya ditangani oleh Polresta Manado tersebut kemudian ditarik ke Ditreskrimum Polda Sulut guna memastikan kepastian hukum yang objektif.

Selama proses berjalan, pihak pelapor maupun terlapor telah menempuh berbagai jalur hukum perdata serta menguji penanganan perkara lewat mekanisme praperadilan sebanyak dua kali.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang komprehensif, penyidik akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut karena dinilai tidak cukup bukti. Keputusan penghentian ini merujuk pada dua landasan utama yakni
1. Putusan praperadilan tertanggal 1 September 2025.

2. Rekomendasi resmi dari Biro Wassidik Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025, menyusul permohonan gelar perkara khusus dari salah satu pihak.

Alih-alih melontarkan opini atau tudingan tanpa landasan di ruang publik, Kombes Pol Suryadi menyarankan agar pihak pelapor dan kuasa hukumnya menempuh jalur hukum yang sah apabila menemukan perkembangan baru.

“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” tegasnya.

Disisi lain Suryadi menegaskan, Polda Sulut juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum lanjutan berupa pembuatan laporan pidana apabila penyebaran informasi yang keliru dan mencemarkan nama baik institusi ini terus dilanjutkan oleh pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, menegaskan bahwa institusinya sangat menjunjung tinggi transparansi dan tidak anti terhadap kritik masyarakat.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar batasan antara kritik konstruktif dan tuduhan tanpa dasar tidak disamakan. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik tanpa bukti yang sah, pihaknya mempersilakan Dirreskrimum untuk menempuh langkah-langkah hukum yang berlaku. (*/Pri)