SULUT – Anggota komisi I DPRD Sulut Hendry Walukow menyampaikan kritikan tajam soal kinerja Bappeda Sulut yang dinilai kurang peka terhadap usulan anggota dewan khususnya terkait pokok – pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Walukow bahkan menyebut hubungan Bappeda dan DPRD Sulut selama ini “kurang romantis”, mengingat hasil evaluasi sepanjang periode pertama duduk di lembaga legislatif sejak periode 2019 -2024 jumlah pokok – pokok pikiran anggota DPRD sangat minim yang dapat diakomodir.
“Hasil evaluasi sepanjang periode yang lalu saya berani hitung dengan jari hanya beberapa pokok – pokok pikiran DPRD yang diakomodir, hanya beberapa persen saja, karena kami merasakan di lapangan apalagi kami sebagai incumbent sangat sulit merebut kepercayaan rakyat kembali, tapi bersyukur, saya bersama ketua komisi pak Braien dan pak Resa Waworuntu masih dipercayakan duduk, tapi teman – teman yang lain?,
“sembur Walukow dihadapan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (16/12/24).
Sebagai wakil rakyat, politisi partai Demokrat ini mengaku sangat terbeban ketika turun menerima aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan reses karena pada akhirnya tidak bisa terakomodir.
“Karena itu setiap pembahasan saya selalu teriak berapa persen pokir yang diakomodir, satu tahun kami tiga kali melaksanakan reses, dalam satu kali reses sampai 6 titik dan begitu banyak aspirasi, belum lagi teman – teman dari desa menitipkan hasil musrembang desa, musrembang kecamatan sampai di croschek di tingkat kabupaten sampai provinsi sampai RKPD, minta maaf saya harus sampaikan sangat sedikit yang diakomodir, ” beber Walukow.
Meski demikian dirinya berharap apa yang terjadi pada periode lalu tidak terulang di periode kedepan apalagi dalam menunjang visi misi pemerintahan baru Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian khusus.
“Kedepan kami berharap Bappeda selaku mitra kerja komisi I dapat memperjuangkan pokir – pokir DPRD masuk di dalam SIPD perencanaan pembangunan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.” tutup Walukow. (tem)