SULAWESI UTARA – Terus fokus dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Wakil rakyat, Komisi I DPRD Sulut dibawah komando Ketua Braien Waworuntu melakukan Rapat Dengar pendapat bersama sejumlah mitra kerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BAPPEDA, Dukcapil dan Setwan Sulut, Selasa (14/10/2025).
Agenda rapat Komisi I dengan para mitra kerja tersebut guna mendapatkan informasi mengenai program kerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026.
Dalam RDP dengan BKD, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menegaskan pentingnya penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut berdasarkan kompetensi, disiplin ilmu, dan rekam jejak prestasi.
Waworuntu menyoroti masih adanya penempatan ASN yang dinilai belum sejalan dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Menurutnya, rotasi, promosi, maupun mutasi pejabat eselon II, III, dan IV harus dilakukan secara objektif, transparan, serta mempertimbangkan kemampuan teknis, kompetensi jabatan, dan integritas moral.
“Kami mendorong agar penempatan ASN di setiap posisi benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan disiplin ilmu. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak memiliki latar belakang sesuai bidang kerjanya,” tegas Braien.
Ia menambahkan, kebijakan kepegawaian tidak boleh didasarkan pada like and dislike atau kepentingan tertentu, sebab hal itu akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.
“Kalau ASN tidak ditempatkan sesuai keahliannya, yang rugi bukan hanya instansi, tapi masyarakat. Karena pelayanan publik tidak akan optimal,” ujarnya.
Lebih jauh, Braien menegaskan bahwa DPRD Sulut melalui Komisi I akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan sistem merit di lingkungan Pemprov Sulut.
Ia mengingatkan BKD agar memastikan setiap pejabat yang dilantik benar-benar melalui proses assesment yang objektif dan transparan.
“BKD adalah garda terdepan dalam menjamin sistem kepegawaian yang profesional. Kami minta supaya tidak ada lagi jabatan yang diberikan hanya karena faktor kedekatan,” tegasnya.
“Sulut membutuhkan birokrat yang berkualitas, punya integritas, dan mampu berinovasi, bukan hanya ASN yang loyal karena faktor personal,” sambung Braien
Ditempat yang sama, saat rapat dengan BAPPEDA Sulut, Komisi I fokus pada perencanaan program strategis Gubernur Yulius, yakni:
1. Pembangunan Jalan Tol Manado-amurang
2. Pembangunan jembatan Bitung-Lembeh
3. Pembangunan Bandara Lembeh, dan
4. Peningkatan status jalan provinsi menjadi nasional ruas jalan lingkar Pulau Salibabu.
Saat rapat dengan Setwan Sulut, Komisi I turut mengundang Wartawan liputan DPRD untuk duduk rapat bersama.
Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Komisi I DPRD Sulut memberikan kursi kepada pers untuk mengikuti rapat resmi sekaligus memberikan ruang bicara secara luas.
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu secara terbuka mempersilakan para wartawan untuk mengikuti jalannya RDP bersama Sekretariat DPRD (Setwan) sebagai bentuk penghargaan dan ruang penyampaian aspirasi dari insan pers.
Jurnalis Martino Limpong menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para jurnalis.
“Selama bertahun-tahun saya bertugas meliput di DPRD Sulut, baru kali ini, di bawah kepemimpinan Braien Waworuntu dan Royke Anter, kami merasa benar-benar diundang secara resmi,” ungkap Martino sambil tersenyum.
Ia juga menyoroti kerja sama yang baik dengan pihak Sekretariat DPRD, terutama terkait pencairan dana advetorial (adve) yang berjalan cepat dan efisien
“Terima kasih kepada Pak Sekwan dan jajaran atas kerja samanya, Kalau pun ada keterlambatan, mungkin karena kendala sistem. Tapi secara umum, ini sudah sangat baik,” tambah Martino.
Senada dengan Martino, jurnalis Dirangga juga menyampaikan harapannya agar DPRD dan Sekretariat lebih memperhatikan wartawan yang aktif meliput setiap hari.
Tak hanya itu, BW mengusulkan agar ketika para anggota DPRD melakukan kunjungan kerja keluar daerah, gandeng juga wartawan agar informasi dan hasil kunker bisa diwartakan.
“Nanti atur pembagiannya. Kiranya usulan ini bisa ditindaklanjuti,” Tutur Braien.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Apa yang menjadi masukan dari para wartawan, kiranya dari pihak Setwan bisa menindaklanjuti, dan bukan hanya sebatas dibahas saja,” tegas Royke.
Terakhir, Komisi I melakukan rapat dengan Dukcapil, yang fokus untuk mendapatkan informasi tentang data masyarakat.
Diketahui, RDP tersebut digelar langsung di Ruang Komisi I DPRD Sulut dan dipimpin oleh Ketua Braien Waworuntu, didampingi wakil ketua DPRD Royke Anter, Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu serta anggota Komisi I, yakni Muliadi Paputungan dan Raski Mokodompit dan Fharamita Mokodompit. (adv)