SULUT – Anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024 Louis Schramm melemparkan kritikan terkait kinerja Kepala Dinas Kebudayaan
Janny Lukas yang terkesan lalai dalam pengelolaan sejumlah aset penunjang kebudayaan di Sulawesi Utara.
Salah satunya Gedung Museum Negeri Manado sebagai aset penting pemerintah provinsi yang seharusnya memberikan manfaat untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun bagi para turis tentang kondisi, sejarah serta potensi Sulawesi Utara melalui koleksi yang dimiliki.
Namun yang ada saat ini museum kebanggaan masyarakat Sulut tersebut sangat memperihatinkan bahkan saat Gubernur Yulius Selvanus melakukan sidak beberapa waktu lalu gedung tersebut tidak memiliki penerangan sehingga terkesan ada pembiaran.
“Gara – gara staf pak Kadis museum menjadi terkenal, terima kasih pak
karena staf bapak menulis dan viral di medsos bahwa Museum ini akan dijual. Dia posting jam 10 pagi, pak menteri telepon saya dan mengatakan baru di Sulawesi Utara museum dorang mo dijual, ” sindir Shcramm dalam rapat pembahasan LKPJ Rabu (16/4/25/) malam.
” Pak Gubernur Yulius Selvanus bahkan langsung melakukan sidak tengah malam untuk melihat langsung kondisi museum “viral” sambungnya.
” Kita pernah mungkin nonton film Night at Museum tetapi disitu ceritanya lucu – lucu, tetapi di museum kita horor karena dari cerita pak Gubernur cukup horor, mungkin bikin lebih hidup lagi pak Kadis, ” harapnya.
Selain itu kata Schramm, kinerja jajaran Dinas Kebudayaan juga terkesan tiba saat tiba akal.
“Pengelolaan musium pada waktu lalu sedikit mengabaikan sehingga terkesan adanya pembiaran, begitu pak Gubernur datang untuk melihat keadaan museum tersebut baru ada perbaikan perbaikan disana sini, ” sesalnya.
Disisi lain dirinya juga menyinggung pengelolaan objek budaya pemandian Tumatenden di Kabupaten Minahasa Utara yang sangat kotor dan tidak terawat.
“Tempat mandi di Tumatenden kebetulan saya orang Airmadidi pak Kadis dan kondisinya sangat kotor, disitu juga ada waruga ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan renovasi perbaikan termasuk juga
Dewan Kebudayaan harus dibentuk karena sektor kebudayaan menjadi amanat undang – undang dan memang saharusnya sudah ada seperti dinas Pariwisata yang memiliki dewan promosi pariwisata dan saat ini sudah berjalan dan memiliki manfaat besar bagi daerah kita. ” pungkas Schramm. ( tem)