Amir Liputo Kritik Proyek Rehabilitasi Kolam Renang Sario: “Sebaiknya Dialokasikan Untuk Proyek Irigasi”

MANADO — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menyoroti alokasi anggaran senilai Rp11 miliar untuk proyek rehabilitasi kolam renang Sario, Manado. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut meninjau ulang pos anggaran itu dan mengalihkannya untuk perbaikan jaringan irigasi yang dinilai jauh lebih mendesak.

Pernyataan tersebut disampaikan Amir di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut Senin (16/11/26).

Amir menilai, kendati revitalisasi fasilitas olahraga memiliki urgensi tersendiri, pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat di sektor pertanian. Menurutnya, keluhan warga terkait kerusakan jaringan irigasi kewenangan provinsi sudah berulang kali disampaikan, namun belum diimbangi dengan porsi anggaran yang memadai.

“Kami ingin mengingatkan bagaimana dengan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sulut. Sebaiknya anggaran yang ada ini diarahkan ke irigasi,” ujar Amir dalam forum rapat tersebut.

Ia juga mengingatkan risiko pembengkakan biaya jika perbaikan infrastruktur pengairan terus ditunda. “Kalau irigasi ini tidak segera diperbaiki, kerusakannya bukan lagi hanya membutuhkan anggaran Rp10 sampai Rp20 miliar. Biayanya bisa jauh lebih besar,” katanya menegaskan.

Menanggapai sorotan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut, Henry Rondonuwu, menyatakan bahwa sektor irigasi tetap masuk dalam skema pembiayaan pemerintah daerah. Pada anggaran awal, Pemprov Sulut telah menyiapkan dana operasi dan pemeliharaan untuk 12 daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangannya.

“Sebagai informasi, anggarannya Rp400 juta ke bawah untuk operasi dan pemeliharaan,” jelas Henry.

Terkait kebutuhan rehabilitasi skala besar, Henry menuturkan bahwa pihaknya telah menempuh skema pendanaan pemerintah pusat melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Daerah. Saat ini, terdapat lima usulan proyek irigasi dari Sulut yang telah lolos tahap verifikasi awal di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR.

“Mudah-mudahan lima daerah irigasi tersebut bisa lolos, salah satunya Moyag,” ucap Henry.

Berdasarkan paparan Dinas PUPR Sulut dalam rapat tersebut, sejumlah rincian usulan dan alokasi anggaran infrastruktur pengairan meliputi:

Bendungan Dulangon (Lolak): Rp2 miliar, Daerah Irigasi Moyag (Kotamobagu): Rp1,5 miliar, Bendungan Moyag (Kotamobagu Timur): Rp1,5 miliar, Daerah Irigasi Buyat (Kotabunan): Rp1,5 miliar, Jaringan DI Ranoyapo: Rp1,018 miliar, Pembangunan Jalan Inspeksi Noongan: Rp1 miliar, Jaringan DI Lolak: Rp985 juta, Jaringan DI Bokotuntung (Bolmong): Rp865 juta, Jaringan DI Ranopolai: Rp700 juta (tem)