MANADO — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Mulyadi Paputungan, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut memperketat koordinasi terkait pengelolaan lahan program nasional. Langkah ini dinilai penting guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat desa.
Hal tersebut ditegaskan Paputungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 yang berlangsung di ruang rapat Komisi I, Lantai II Gedung Cengkih DPRD Sulut, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Braien Waworuntu, didampingi Sekretaris Rhesa Waworuntu, Wakil Ketua Julitje Margareta Maringka, serta dihadiri anggota komisi Hendri Walukow, Hillary Tuwo, dan Mulyadi Paputungan sendiri.
Paputungan menyoroti sinkronisasi program pemerintah pusat di tingkat daerah, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih yang berstatus badan hukum.
“Terkait makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih yang berstatus badan hukum, itu tolong diperhatikan lahannya agar tidak terjadi simpang siur ke masyarakat,” ujar Paputungan di hadapan Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang.
Ia juga berharap agar segala kekurangan di lapangan segera diperbaiki agar program strategis nasional ini benar-benar menyentuh tingkat desa dan kelurahan secara transparan.
“Terkait pengelolaan itu harus ada transparansi, agar kami di legislatif tidak lagi menemui kejanggalan saat turun ke lapangan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Novita Lumintang, memberikan klarifikasi mengenai status pengelolaan lahan. Menurutnya, urusan pengelolaan lahan tersebut saat ini berada di bawah wewenang satuan tugas (satgas).
Meski demikian, Novita membeberkan data capaian hingga April 2026. Tercatat, sudah ada 962 aset desa di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang masuk dalam tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih.
Berikut rincian sebaran progres pembangunan Koperasi Merah Putih di 15 kabupaten/kota berdasarkan data Dinas PMD Sulut:
Bolmong: 60 dari 260 desa
Bolsel: 81 desa
Boltim: 30 dari 81 desa
Bolmut: 79 dari 107 desa
Sangihe: 89 dari 107 desa
Sitaro: 30 dari 90 desa
Talaud: 103 dari 153 desa
Minahasa: 129 dari 270 desa
Minsel: 103 dari 177 desa
Minahasa Tenggara: 64 dari 164 desa
Minut: 43 dari 153 desa
Bitung: 46 dari 69 kelurahan
Kotamobagu: 29 dari 33 desa/kelurahan
Kota Manado: 48 dari 57 kelurahan
Kota Tomohon: 27 dari 44 kelurahan
Lumintang memastikan akan terus memantau jalannya pembangunan ini agar target program nasional dari pemerintah pusat dapat terealisasi secara merata di Bumi Nyiur Melambai. (tem)