MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut terkait Persetujuan Bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular, Selasa (14/7/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Sulut dr. Fransiskus Andi Silangen, SpB.KBD didampingi wakil ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stela Runtuwene, para anggota DPRD serta dihadiri sejumlah pejabat vertikal, jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pimpinan BUMD.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD 2025 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terjalin selama proses pembahasan ini membuktikan bahwa perbedaan pandangan adalah dinamika demokrasi yang justru memperkuat kualitas kebijakan kita untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur.
Memasuki tahun 2027 yang merupakan tahun akselerasi RPJMD 2025-2029, Gubernur memaparkan proyeksi KUA-PPAS 2027 dengan pendekatan yang sangat hati-hati (prudent). Mengingat belum ditetapkannya alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Gubernur memutuskan untuk menerapkan strategi fiskal yang konservatif.
“Kita tidak boleh tinggal diam menghadapi ketidakpastian fiskal global maupun nasional. Kami menerapkan strategi mitigasi dengan memperkuat kemandirian melalui optimalisasi PAD, serta menerapkan paradigma Money Follow Program Priority dan pendekatan tematik-holistik agar setiap anggaran memiliki outcome yang terukur bagi masyarakat,” papar Gubernur Yulius.
Gubernur juga memprioritaskan anggaran pada sektor krusial, seperti pemenuhan hak-hak dasar (belanja pegawai, pendidikan, kesehatan), infrastruktur berkelanjutan, perlindungan sosial, hingga dukungan penuh bagi kerukunan umat beragama dan dana darurat melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Disisi lain terkait Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular, Gubernur menegaskan pentingnya payung hukum yang kuat di daerah. Ia menyoroti bahwa dampak wabah tidak hanya menyasar aspek kesehatan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.
“Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi masyarakat. Ranperda ini harus kita buat komprehensif agar menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dan seluruh pihak dalam melakukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Gubernur.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus mengajak seluruh elemen legislatif untuk terus menjaga semangat kolaborasi. Ia optimistis bahwa dengan disiplin anggaran yang ketat dan sinergi lintas sektor, target makro pembangunan tahun 2027—termasuk pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7–6,7% dan peningkatan IPM hingga 77,74—dapat dicapai.
“Mari kita terus bersinergi. Mari kita bangun Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Gubernur.(tem)