MANADO — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, mendesak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Sulut untuk memperjelas peta jalan (roadmap) serta arah kebijakan strategis pendidikan ke depan. Hal ini ditegaskan Louis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (11/5/2026).
Merespons hal tersebut, Kepala Disdikda Sulut, Femmy J. Suluh, memaparkan bahwa pada triwulan pertama tahun anggaran 2026, pihaknya mengelola dana total sekitar Rp1,058 triliun yang terbagi dalam 4 program utama, 11 kegiatan, dan 44 subkegiatan.
Hingga April 2026, realisasi anggaran total telah mencapai 30,2 persen. Berikut adalah rincian poin utama serapan anggaran yang dipaparkan:
Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan): Dialokasikan sebesar Rp534 miliar (realisasi saat ini ~34%), sedangkan tambahan penghasilan berbasis prestasi kerja baru terealisasi 8%.
Program BOSDA (Nonfisik): Mencakup tambahan penghasilan guru (Rp191 miliar) dan tunjangan kinerja guru (Rp71 miliar).
Belanja Penunjang & Operasional: Digunakan untuk operasional rutin sekolah, rapat, perjalanan dinas, hingga persiapan program magang ke Jepang.
Belanja Modal: Untuk tahun 2026, Disdikda Sulut sudah tidak memiliki alokasi belanja modal di luar dana BOS.
RDP ini digelar sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan anggaran jumbo sektor pendidikan di Sulawesi Utara tepat sasaran dan memiliki arah perencanaan yang jelas. (tem)