MANADO — Persoalan infrastruktur, mulai dari jalan provinsi, akses perkebunan, drainase, hingga irigasi, mendominasi aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung pada pelaksanaan Reses II Tahun 2026 DPRD Sulawesi Utara.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Dapil Minut-Bitung, Henry Walukow, saat membacakan laporan hasil reses dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Salah satu poin paling krusial yang disoroti adalah ancaman putusnya akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Desa Kaletuan, Likupang Selatan.
“Jalan menuju KEK Likupang jalannya sudah sepertiga ambruk dan berpotensi mengalami putus. Ini butuh penanganan cepat karena dampaknya langsung pada mobilitas warga dan pariwisata,” tegas Henry.
Selain mendesak perbaikan di titik-titik rawan, Henry turut memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut atas perbaikan sejumlah ruas jalan yang telah ditindaklanjuti sebelumnya.
Aspirasi senada juga dihimpun anggota DPRD Sulut Ruslan Abdul Gani di Kota Bitung. Warga mengeluhkan jalan berlubang, banjir akibat sedimentasi drainase, krisis air bersih, hingga pelayanan BPJS Kesehatan.
Adapun delapan legislator Dapil Minut-Bitung—Eugenie Mantiri, Priscilla Wurangian, Julitje Maringka, Berty Kapojos, Hillary Tuwo, Nick Lomban, Henry Walukow, dan Ruslan Abdul Gani—berkomitmen mengawal seluruh aspirasi ini masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar terealisasi dalam program pembangunan daerah. (tem)