Legislator Sulut Pricylia Rondo Didampingi Dirreskrimsus Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo Saat Memberikan Keterangan Pers
MANADO – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Polda Sulut dalam menginisiasi rapat koordinasi lintas sektoral untuk membenahi distribusi BBM bersubsidi. Anggota Komisi II, Pricylia Rondo, menegaskan bahwa kehadiran seluruh stakeholder dalam rapat tersebut merupakan sinyal positif bagi penyelesaian carut-marut antrean di SPBU.
Pricylia secara khusus memuji langkah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, yang bergerak cepat mengoordinasikan pihak terkait seperti Pertamina, Hiswana Migas, dan dinas terkait.
Menurut Pricylia, langkah Polda Sulut yang akan menggelar operasi gabungan pekan depan adalah jawaban atas keresahan masyarakat. Ia menyatakan bahwa Komisi II siap mengawal penuh seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut.
“Kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh. Kami akan terus memantau hasil pemantauan intensif selama dua minggu ke depan terhadap rekomendasi yang telah disepakati,” ungkap Pricylia Selasa (9/6/26).
Salah satu poin yang paling diapresiasi oleh Pricylia adalah komitmen Polda Sulut untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu terkait penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Ia menilai ketegasan ini adalah kunci untuk memutus rantai permainan distribusi yang selama ini merugikan masyarakat luas.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulut atas komitmennya menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Tidak ada perbedaan perlakuan. Siapa pun yang terbukti melanggar harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Srikandi PDIP ini.
Bagi Pricylia, pengawasan yang intensif dan penindakan tegas merupakan bentuk kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat yang mengantre BBM. Ia berharap, sinergi antara legislatif dan kepolisian ini dapat menciptakan iklim distribusi yang lebih transparan dan tepat sasaran.
“Ada tujuan bersama yang akan kita kawal demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara yang kita cintai. Kami berharap langkah ini dapat membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tertib dan memberikan manfaat langsung bagi pihak yang memang berhak,” pungkasnya. (*/tem)