MANADO — Pasca terbentuk pengurus baru Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi (D.I) Kosinggolan yang dibawa komando Ir. Julius Jems Tuuk langsung bergerak cepat. Mengawali kerja nyata di lapangan, jajaran pengurus IP3A menggelar pertemuan strategis sekaligus silaturahmi dengan Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Ir. Ronny Tongkeles, S.T., M.T dan jajaran Senin (5/10/2026).
Langkah ini dilakukan untuk membawa sekaligus dan menyampaikan sejumlah aspirasi yang tengah dihadapi ribuan petani di kawasan D.I Kosinggolan, Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Dalamsilaturahmi tersebut, Jems Tuuk—yang juga sebagai Tim Khusus Gubernur Sulawesi Utara didampingi Wakil Ketua Taleb Gumer, Sekretaris Suardi Baderan, serta Jerry Temo mewakili Dewan Pengawas.
Kepada awak media usai pertemuan di kantor BWS Sulawesi I, Jems Tuuk mengungkapkan bahwa IP3A membawa empat poin mendesak yang membutuhkan penanganan konkret dan solusi secepatnya.
“Kami mengusulkan untuk penyediaan Pompa Air Darurat dimana efek kemarau panjang, debit air Kosinggolan merosot hingga 1,5 meter kubik per detik. Padahal, untuk mengairi Golongan II seluas lebih dari 2.000 hektar lahan sawah, dibutuhkan setidaknya 3,2 hingga 3,5 meter kubik per detik. Sebagai solusi cepat, IP3A mendesak bantuan pompanisasi dan langsung direspons positif oleh BWS Sulawesi I.” tandas JT sapaan akrabnya.
Selain itu perbaikan pintu air irigasi mendesak dilakukan perbaikan untuk mendukung program Swasembada Beras Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
“Kondisi yang ada di lapangan saat ini, sekitar 90 persen pintu air irigasi rusak. Kami meminta BWS Sulawesi I mengusulkan perbaikan menyeluruh ke Kementerian PUPR.” tambah Tuuk.
Selain itu, kejelasan Status tenaga PPPK TPOP menjadi perhatian pengurus IP3A. Pihaknya mendorong agar tenaga Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) penjaga pintu air dialihkan sepenuhnya menjadi kewenangan dan pembiayaan Kementerian PUPR. Langkah ini dinilai vital untuk mencegah rekrutmen ulang yang tidak efektif serta meminimalisasi potensi konflik sosial.
Disisi lain Tuuk juga berharap adanya langkah tegas terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang harus dijalankan sesuai regulasi
Mantan legislator Sulut dua periode ini secara tegas meminta agar tidak ada lagi P3A “jadi-jadian” namun benar-benar dikelola oleh P3A sah yang diamanatkan undang-undang.
“Kami meminta pembangunan jaringan irigasi tersier melalui program P3TGAI ini dikembalikan sesuai aturan yang ada. Tidak boleh lagi yang namanya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “jadi-jadian”. Jadikan contoh yang baik, supaya siapapun yang mengerjakan P3TGAI ini adalah P3A yang benar-benar sesuai amanat undang-undang.” tegas Tuuk.
Sementara itu Plt. Kepala BWS Sulawesi I, Ir. Ronny Tongkeles, S.T., M.T., menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi kepedulian jajaran pengurus baru IP3A dibawah kepemimpinan Julius Jems Tuuk dalam mengawal nasib petani.
Tongkeles menegaskan pihaknya menggarisbawahi setiap aspirasi yang disampaikan serta berkomitmen meneruskan usulan strategis ini ke pemerintah pusat.
Disisi lain terkait pengalihan tenaga PPPK TPOP ke Kementerian PUPR, Tongkeles menegaskan akan meneruskan aspirasi tersebut sambil menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami akan menyampaikan usulan tersebut khususnya tenaga PPPK TPOP ke pemerintah pusat, namun memang sampai saat ini belum ada arahan maupun regulasi yang mengatur terkait hal itu. Tapi hal ini akan kami sampaikan.” ujar Tongkeles
Gebrakan awal IP3A D.I Kosinggolan di bawah kepemimpinan Julius Jems Tuuk ini menegaskan komitmen kuat pengurus baru untuk menjadi benteng pertahanan utama hak-hak petani dan pengawal ketahanan pangan di Sulawesi Utara. (tem)