MANADO – Meski kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, dinilai disiplin dalam urusan administratif, hal serupa nampaknya belum menetes ke seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sorotan tajam datang dari Gedung Cengkih terkait kinerja birokrasi yang dianggap kurang responsif.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang membahas rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 pada Kamis (23/4/2026), Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah OPD yang dinilai lamban dalam menyuplai data.
Menurut Wurangian, ketersediaan data yang cepat dan akurat adalah “bahan bakar” utama bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih ada ego sektoral atau kelalaian administratif yang menghambat alur informasi.
“Ini menjadi catatan penting karena menghambat kerja pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Wurangian di hadapan forum paripurna.
Menariknya, kritik ini muncul di tengah apresiasi Wurangian terhadap etos kerja Gubernur Yulius Selvanus Komaling. Ada kontras yang nyata antara ketepatan waktu sang kepala daerah dengan ritme kerja bawahannya.
“Pak Gubernur selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan. Ini patut diapresiasi dan seharusnya menjadi standar kerja yang diikuti oleh seluruh OPD. Jangan sampai semangat gubernur tidak dibarengi dengan kedisiplinan jajarannya,” tambah Wurangian.
DPRD berharap catatan dalam LKPJ 2025 ini menjadi alarm bagi para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulut. Kedisiplinan dalam penyampaian informasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk transparansi publik yang wajib dipenuhi agar roda pemerintahan berjalan sinkron antara eksekutif dan legislatif. (tem)