MANADO — Komitmen kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory) dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan langsung membuahkan bukti nyata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tertinggi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan langsung oleh
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hernady
dalam rapat paripurna DPRD Sulut Selasa (2/6/26)
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, serta dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut dan jajaran unsur Forkopimda serta pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sulut.
Prestasi ini menjadi panggung pembuktian bagi Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay. Di bawah komando mereka, Pemprov Sulut dinilai berhasil menjaga ritme, kedisiplinan, serta kualitas laporan keuangan daerah yang akuntabel, transparan sekaligus membuktikan bahwa sistem pengawasan internal di era kepemimpinan duo YSK-Victory berjalan dengan optimal.
Akhmad Anang Hernady
menegaskan, meski terdapat sejumlah catatan namun hal tersebut tidak berpengaruh material dari sisi hutang.
“Untuk itu BPK RI memberikan opini WTP untuk LKPD Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pencapaian WTP 12 kali berturut-turut, ” puji
Akhmad Anang Hernady.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP 12 kali tidak hanya mencatatkan tinta emas sejarah. Di bawah kepemimpinan Yulius dan Victor, capaian ini menjadi simbol kepemimpinan kuat top eksekutif Bumi Nyiur Melambai untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.(tem)