Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menorehkan tinta emas. Di bawah nahkoda kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur DR. J Victor Mailangkay, SH.MH (YSK-Victory) Pemprov Sulut sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Capaian prestisius ini menjadi bukti nyata komitmen era kepemimpinan YSK-Victory dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pengumuman dan penyerahan penghargaan bersejarah ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan Sulut, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hernady, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Meskipun terdapat beberapa catatan hasil pemeriksaan, namun seluruhnya tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemprov Sulut TA 2025. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut,” ujar Akhmad Anang Hernady.
Sementara itu Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menegaskan raihan opini WTP ke-12 ini tidak hanya penghargaan administratif di atas kertas, melainkan sebuah amanah besar yang harus terus dijaga. Prestasi ini membuktikan bahwa setiap sen anggaran daerah di era YSK-Victory telah dikawal agar tepat sasaran.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang selalu menekankan pentingnya menjaga uang rakyat agar digunakan secara efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab.
Gubernur Yulius juga memaparkan bahwa tata kelola keuangan yang baik ini difokuskan pada empat pilar utama pembangunan Sulut, yaitu:
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Memastikan program pemerintah menyentuh langsung denyut nadi perekonomian warga.
2. Pengentasan Kemiskinan: Mendorong pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Menghadirkan birokrasi yang melayani, cepat, dan responsif.
“Sesuai arahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Karena itu, opini WTP ini menjadi amanah bagi kami untuk memastikan seluruh anggaran benar-benar berdampak nyata bagi Sulawesi Utara,” tegas Gubernur Yulius.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menjadi simbol kuatnya sistem pengawasan internal Pemprov Sulut serta solidnya sinergi seluruh jajaran birokrasi dalam mewujudkan Good Corporate Governance.
Prestasi ini adalah refleksi nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus dipercaya oleh masyarakatnya. Dengan semangat YSK-Victory, Pemprov Sulut menatap masa depan dengan penuh optimisme siap menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat pembangunan berkelanjutan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Bumi Nyiur Melambai.
“Sulut Maju, Rakyat Sejahtera”! (advetorial)