MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate, Kamis (01/7/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif serta bertukar pengalaman terkait fungsi kedewanan yang dijalankan oleh alat kelengkapan dewan.
Delegasi DPRD Kota Ternate yang terdiri dari unsur Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini diterima secara resmi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Bapak Justman Entjaurau, mewakili Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai agenda strategis terkait efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing alat kelengkapan dewan. Fokus diskusi mencakup optimalisasi penyusunan jadwal kegiatan oleh Banmus, penguatan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan, serta strategi percepatan pembahasan produk hukum daerah melalui Bapemperda.
Justman Entjaurau menyambut baik kehadiran delegasi dari Kota Ternate tersebut. Ia menekankan bahwa forum ini menjadi ruang yang sangat bermanfaat untuk saling berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan administrasi dan fasilitasi tugas kedewanan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Pertukaran pikiran antarlembaga legislatif di tingkat provinsi dan kota/kabupaten sangat penting untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal,” ujar Justman saat menerima delegasi.
Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh diskusi produktif. Pihak DPRD Kota Ternate menyampaikan bahwa pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi kunjungan kerja didasarkan pada keberhasilan dalam mengelola mekanisme persidangan serta tata kelola peraturan daerah yang dinilai baik.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu membawa masukan yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Terjalinnya silaturahmi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kerja sama antarlembaga legislatif di Indonesia bagian timur, sekaligus menjadi penggerak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(*)