MANADO – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi, Selasa (30/6/2026). Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, selaku Koordinator Komisi I. Hadir pula anggota Komisi I, Henry Walukow dan Eugenie Mantiri, bersama para pimpinan dari Bappeda, DKIPS, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut.
Dalam arahannya, Braien Waworuntu menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan program-program pemerintah tetap on track. Seluruh mitra kerja diminta memaparkan progres fisik maupun keuangan secara transparan guna memetakan hambatan yang ditemui di lapangan.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya konkret DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Braien.
Menurutnya, jika terdapat kendala yang menghambat progres kegiatan, pihak eksekutif harus segera mencari solusi agar target tahunan yang telah ditetapkan tidak terganggu.
Pimpinan dan anggota Komisi I menyoroti pentingnya sinkronisasi antar-perangkat daerah untuk mencapai visi pembangunan yang terpadu. Beberapa poin yang menjadi atensi dalam rapat tersebut meliputi:
Realisasi Anggaran: Memastikan penyerapan anggaran sejalan dengan capaian fisik program kerja.
Identifikasi Kendala: Menemukan akar permasalahan administratif maupun teknis yang menyebabkan keterlambatan pada beberapa kegiatan.
Optimalisasi Perencanaan: Memastikan perencanaan pembangunan dari setiap sektor selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menambahkan bahwa sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif harus terus ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka agar setiap kendala dapat diatasi secara kolektif tanpa harus menunda capaian target pembangunan di sisa waktu tahun anggaran 2026.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang masih dalam tahap realisasi, demi menjaga stabilitas dan kualitas pembangunan di Sulawesi Utara. (tem)