MANADO – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulut, Selasa (30/6/2026). Selain membahas tata kelola kerja sama media, rapat ini secara khusus menyoroti kesiapan SDM di lingkup DKIPS dalam menjawab tantangan transformasi digital dan pelayanan informasi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta jajaran anggota Komisi I di antaranya Henry Walukow dan Eugenia Mantiri. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala DKIPS Sulut, Dr. Zainuddin Saleh Hilimi beserta staf terkait.
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow, menekankan bahwa DKIPS memegang peranan vital sebagai pusat data dan “corong” informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun, peran strategis tersebut dinilai belum sebanding dengan kuantitas personel yang tersedia.
“DKIPS adalah garda terdepan informasi pemerintah. Jika jumlah ASN tidak memadai, mustahil pelayanan publik dan penyebaran informasi pembangunan berjalan maksimal. Ini harus menjadi atensi serius,” tegas Henry dalam forum tersebut.
Merespons masukan tersebut, Komisi I memberikan dorongan konkret agar DKIPS segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Langkah ini dilakukan untuk merumuskan usulan penambahan formasi ASN agar beban kerja organisasi dapat terdistribusi secara baik.
Kepala DKIPS Sulut, Dr. Zainuddin Saleh Hilimi, menyambut baik arahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan pemetaan beban kerja dan evaluasi internal untuk mengoptimalkan kinerja personel yang ada sembari menunggu penambahan formasi.
Selain menyoroti SDM, rapat tersebut juga menyepakati beberapa poin krusial untuk penguatan kinerja DKIPS:
Strategi Publikasi: Peningkatan akselerasi penyampaian informasi program prioritas pemerintah agar lebih cepat dan akurat hingga ke masyarakat luas.
Pengawalan Anggaran: Komisi I berkomitmen mengawal alokasi anggaran DKIPS pada APBD Perubahan agar berbagai program unggulan, termasuk transformasi digital dan kemitraan media, tetap berjalan optimal dan transparan.
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan melekat agar setiap rupiah yang dianggarkan untuk DKIPS mampu memberikan dampak nyata bagi tata kelola keterbukaan informasi di Sulawesi Utara. (tem)