MANADO – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas LKPD Tahun Anggaran 2025 mendapat sambutan hangat dari kalangan legislatif.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor, menilai capaian ini sebagai barometer keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 12 tahun sejak 2014 bukan perkara mudah dan memerlukan disiplin tinggi.
“Apresiasi penuh kami berikan kepada Pemprov Sulut. Capaian ini tidak lepas dari kinerja intensif pemerintah sepanjang tahun 2025 dalam menjalankan roda pembangunan dan pelayanan publik,” kata Rocky saat ditemui usai Rapat Paripurna penyerahan LHP BPK RI, Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga memberikan catatan khusus terkait terobosan Gubernur Yulius Selvanus di bidang perlindungan sosial. Keberhasilan Sulut menjadi pionir provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah progresif.
“Selain tata kelola keuangan yang bersih, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan pada perlindungan tenaga kerja. Ini kombinasi yang luar biasa antara pengelolaan anggaran yang baik dengan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat,” tutup legislator Dapil Bolmong Raya ini. (tem)