MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan peran krusialnya sebagai lembaga legislatif dalam menjaga marwah tata kelola keuangan dan regulasi daerah. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (14/7/2026).
DPRD Sulut secara tegas mengawal pembahasan agenda-agenda strategis, mulai dari pertanggungjawaban APBD 2025, proyeksi KUA-PPAS 2027, hingga urgensi pembentukan Perda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, MARS, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, A.Md.Pi, ini menjadi bukti nyata fungsi pengawasan legislatif yang berjalan dinamis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam forum tersebut menegaskan komitmen legislatif untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang telah digunakan pada tahun 2025, serta rencana strategis untuk tahun 2027, memiliki landasan hukum yang kuat dan dampak yang terukur.
Dalam penyampaian pemandangan umum, fraksi-fraksi DPRD Sulut (PDI.P, Golkar, Demokrat, NasDem) sepakat bahwa transparansi dan ketepatan sasaran anggaran menjadi harga mati.
Melalui pemandangan umum yang disampaikan. Perwakilan Fraksi DPRD Sulut berharap pemerintah daerah agar dalam penyusunan KUA-PPAS 2027, belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada hasil (outcome) yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan rutinitas birokrasi.
Selain itu proyeksi APBD 2027 yang disusun dengan prinsip kehati-hatian, fraksi-fraksi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Terkait Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular, fraksi-fraksi menegaskan agar regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi harus diikuti dengan kesiapan anggaran, tenaga medis, dan sarana prasarana yang memadai di seluruh daerah.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD, menyatakan bahwa catatan yang disampaikan fraksi-fraksi adalah bentuk tanggung jawab legislatif sebagai representasi rakyat. “Setiap pandangan yang disampaikan fraksi mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa APBD 2025 yang telah dipertanggungjawabkan dan KUA-PPAS 2027 yang sedang dirancang, benar-benar menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat,” ujar Silangen.
Sementara itu dalam sambutannya di hadapan sidang paripurna, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, memberikan apresiasi tinggi terhadap proses checks and balances yang dilakukan DPRD. Sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 telah menghasilkan kesepakatan bersama yang transparan dan akuntabel.
DPRD Sulut memegang peran vital dalam memberikan catatan-catatan kritis yang memastikan setiap rupiah dalam APBD bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi memiliki komitmen bersama menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi global. DPRD berperan memastikan agar program prioritas daerah tetap berjalan, dengan tetap menjaga ruang fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja.
Selain soal fiskal, DPRD Sulut juga memberikan dukungan penuh terhadap Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa DPRD sangat responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat dalam aspek kesehatan. Melalui payung hukum yang tengah dibahas, DPRD memastikan adanya pedoman yang cepat, tepat, dan terkoordinasi bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman wabah di Bumi Nyiur Melambai.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan yang diputuskan, baik terkait pengelolaan APBD maupun regulasi kesehatan, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinergi lintas sektor antara DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi kunci utama dalam mencapai target makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan kemiskinan, serta peningkatan IPM.
Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi yang solid, DPRD Sulut berkomitmen untuk terus menjadi mitra kerja pemerintah yang konstruktif demi mewujudkan visi pembangunan: Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Rapat Paripurna tersebut ikut dihadiri sejumlah pejabat Vertikal, jajaran pejabat pemerintah Provinsi, Sekretaris DPRD Sulut serta pimpinan BUMD. (Advertorial)