MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah tegas dalam mengarahkan kebijakan fiskal daerah. Di tengah dinamika dan tantangan fiskal yang ada, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus berdampak nyata bagi rakyat melalui penerapan prinsip Money Follow Program Priority.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Yulius Selvanus dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda Penyampaian dan Penjelasan Gubernur terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 Senin, (24/8/26).
“Kebijakan anggaran disesuaikan melalui refocusing pada program yang membutuhkan percepatan, serta dialokasikan kembali secara proporsional untuk mendanai kewajiban mengikat dan program prioritas berdaya ungkit tinggi,” tegas Gubernur Yulius di hadapan pimpinan dan segenap anggota dewan.
Langkah cepat dan terukur ini diambil dengan berpijak pada capaian indikator makro ekonomi daerah yang tetap terjaga positif. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan I 2026 mampu tumbuh sebesar 5,54 persen, sementara tingkat inflasi terkendali dengan baik di angka 2,2 persen.
Berdasarkan fondasi makro tersebut, Gubernur Yulius memastikan alokasi anggaran Perubahan KUA-PPAS 2026 difokuskan secara ketat pada lima program prioritas utama yakni
-Pemenuhan Belanja Wajib: Memastikan seluruh alokasi Mandatory Spending serta belanja wajib dan mengikat terpenuhi tanpa kompromi.
-Infrastruktur Publik: Percepatan konektivitas pembangunan jalan, peningkatan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang merata.
-Perlindungan Sosial & Kesehatan: Mendorong perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara nyata bagi para pekerja rentan di Sulut.
-Penguatan Sektor Produktif: Mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai wujud kedaulatan pangan sekaligus hilirisasi komoditas unggulan daerah.
-Kepentingan Langsung Masyarakat: Memprioritaskan pengalokasian anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Dari sisi postur anggaran, ketegasan pengelolaan fiskal ini tercermin melalui penyesuaian Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi sebesar Rp3,22 triliun. Di sisi lain, Belanja Daerah diproyeksikan pada angka Rp3,19 triliun untuk menopang seluruh program prioritas kerakyatan tersebut secara optimal, efektif, dan akuntabel.(tem)