MANADO – Keterbatasan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sentilan keras dari Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut pada Senin (26/10/2026), Jeane mendesak pihak BKAD segera turun lapangan mengevaluasi kelayakan fasilitas operasional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jeane mengungkapkan temuan prihatin di beberapa instansi teknis yang kekurangan kebutuhan dasar pelayanan dasar, mulai dari persediaan kertas yang habis hingga perangkat komputer dan printer yang rusak parah. Bahkan, terdapat dinas yang hanya memiliki satu unit komputer dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik.
“Tolong BKAD mengecek di dinas-dinas, terutama untuk peralatan pekerjaan. Jangan sampai laptop rusak, printernya rusak, terus kertas tidak ada. Jangan sampai ini sudah terlalu banyak sumber daya, tetapi cuma hal-hal seperti itu yang jadi persoalan. Malu lah,” tegas Jeane di ruang rapat Komisi II.
Srikandi DPRD Sulut ini menekankan bahwa efisiensi anggaran daerah tetap harus rasional. Penghematan tidak boleh mengorbankan kebutuhan operasional vital yang berpotensi melumpuhkan administrasi dan pelayanan publik. Selain fasilitas kerja, Jeane juga meminta BKAD memperkuat komunikasi dengan DPRD serta mempertanyakan transparansi alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, menjelaskan alokasi BTT tahun 2026 telah terealisasi untuk penanganan darurat dan bencana, termasuk dukungan relokasi pengungsi Gunung Ruang ke Modisi serta bantuan kemanusiaan bencana di NTT sebesar Rp750 juta.
Meski menerima penjelasan BTT tersebut, Jeane menegaskan bahwa perbaikan sarana operasional OPD harus menjadi prioritas mendesak agar roda pemerintahan Sulut berjalan optimal. (tem)