MANADO — Komitmen kuat untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kembali dibuktikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, DPRD menggelar Rapat Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang menitikberatkan pada optimalisasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat ini dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Senin (31/8/2026).
Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B.KBD, didampingi jajaran Badan Anggaran (Banggar). Sementara dari pihak eksekutif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tahlis Gallang bersama tim TAPD.
Dalam rapat tersebut, para anggota Banggar DPRD Sulut menyampaikan berbagai catatan penting yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan pelayanan bagi masyarakat Sulawesi Utara:
Anggota Banggar Amir Liputo menyoroti pentingnya kenyamanan dan kapasitas pelayanan di Rumah Sakit ODSK. Berdasarkan pengalaman langsung saat mendampingi perawatan ibunya, ia mencatat tingginya animo masyarakat membuat layanan UGD harus menghadapi antrean, ditambah perlunya perbaikan infrastruktur ruangan seperti plafon yang terdampak aliran AC. Aspirasi ini disuarakan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan anggaran yang solutif di tengah tantangan fiskal.
Sementara anggota Banggar Piere Makisanti mendorong sinkronisasi data yang ketat antara dokumen KUA dan PPAS 2026. Menurutnya, kesesuaian angka mutlak diperlukan agar proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa celah kekeliruan.
Disisi lain personil Banggar Vonny Paat menyoroti pengelolaan pendapatan daerah, termasuk proyeksi retribusi dari RSUD ODSK yang mencapai sekitar Rp16,9 miliar dari total penambahan pendapatan daerah sebesar Rp59 miliar. Selain mengoptimalkan sektor pendapatan, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan rumah sakit.
Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini, DPRD Sulut dan TAPD berkomitmen untuk terus menyelaraskan program pembangunan. Setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 diarahkan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. (advetorial)